Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bos Bappenas: Regulasi Kaku & Institusi Lemah Hambat Laju Perekonomian Indonesia

Bos Bappenas: Regulasi Kaku & Institusi Lemah Hambat Laju Perekonomian Indonesia Bambang Brodjonegoro. ©2019 Humas Kementerian PPN/Bappenas

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi dan institusi. Hal tersebut tampak dari kajian yang telah dilakukan pihaknya.

"Growth constrain study yang dilakukan oleh Bappenas, disimpulkan bahwa regulasi dan institusi adalah the most constrain bagi pertumbuhan ekonomi kita," ujar dia di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (19/6).

Hasil studi menunjukkan bahwa dari kaca mata investor, regulasi maupun institusi di Indonesia dipandang kaku dan tertutup. Selain itu, kualitas institusi juga menurun karena adanya praktik korupsi maupun inefisiensi.

Orang lain juga bertanya?

"Kita harus pahami, kita harus sadari. Tidak boleh gampang menyangkal kita sudah pada tahap yang sudah sangat berkualitas," tegas Bambang.

Selain itu tentu lemahnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah juga menjadi sorotan. "Penting untuk memahami rezim regulasi dan institusi yang membuat tidak lepas dari cepat tidaknya pertumbuhan ekonomi," imbuh dia.

Regulasi yang kaku dan lemahnya kualitas institusi bakal membuat Indonesia menjadi tidak menarik bagi investor. Hal ini akan berdampak pada turunnya aktivitas ekonomi. Ujung-ujungnya menghambat laju pertumbuhan ekonomi. "Kalau sudah tertutup pasti tidak attractive bagi investor," tegas Bambang.

Sebagai contoh, Mantan Menteri Keuangan ini menyebutkan kemudahan berbisnis dalam perdagangan lintas batas atau ekspor dan impor. Jika dibandingkan dengan negara pear, nilai Indonesia untuk kemudahan berusaha di sektor ini jauh lebih rendah.

"Misalnya EODB 2019, maka untuk sub component tranding cross border, kita lihat Indonesia, sample 2 kota utama Jakarta dan Surabaya. Indonesia nilainya 67,3 jauh di bawah Malaysia 88,5, Thailand 84,7, lalu Vietnam dan Filipina," ungkapnya.

"Kesimpulan, regulasi yang ada cenderung tidak memudahkan perdagangan lintas batas. Ini masalah serius karena kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi pasti berkaitan dengan investasi, pasti berkaitan dengan ekspor impor."

Regulasi yang kaku juga akan menyebabkan biaya ekonomi menjadi tinggi (high cost economy). Hal ini tentu akan menghantam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Akibat regulasi yang kaku akan menyebabkan yang namanya high cost economy itu langsung dibantah oleh investor, sehingga akan membuat volume perdagangan atau kegiatan ekonomi itu menurun," tandasnya.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Ungkap Alasan Investor Asing Malas Kucurkan Modal untuk Proyek-Proyek  Indonesia
Anies Ungkap Alasan Investor Asing Malas Kucurkan Modal untuk Proyek-Proyek Indonesia

Jika kepercayaan para investor meningkat, secara otomatis akan meningkatkan nilai modal asing yang akan masuk.

Baca Selengkapnya
Mahfud Nilai Indonesia Terjadi Kemunduran, Investasi dan Pembangunan Ekonomi Tidak Maksimal
Mahfud Nilai Indonesia Terjadi Kemunduran, Investasi dan Pembangunan Ekonomi Tidak Maksimal

Lanjut Mahfud, ada orang yang mau berinvestasi dengan prospek yang besar atau gede.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Kritik UU Omnibus Law Ciptaker Belum Bisa Buka Investasi Secara Cepat
Cak Imin Kritik UU Omnibus Law Ciptaker Belum Bisa Buka Investasi Secara Cepat

Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.

Baca Selengkapnya
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa
Saat Para Profesor dan Guru Besar Kumpul, Kasih Rekomendasi Problematika Etik Penguasa

"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"

Baca Selengkapnya
Pekerjaan Rumah Indonesia jelang Pemilu 2024
Pekerjaan Rumah Indonesia jelang Pemilu 2024

Kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan di era Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan
Cak Imin: Salah Satu Kekacauan Hukum Pemain Bisnis Jadi Pembuat Aturan

Cak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.

Baca Selengkapnya
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

Baca Selengkapnya
VIDEO: Andika Perkasa
VIDEO: Andika Perkasa "Pemerintahan Ini Semau-maunya!"

Andika berbicara keras mengkritik pemerintah terkait kondisi perekonomian yang sulit diprediksi.

Baca Selengkapnya
TKN Respons Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kembali Merosot
TKN Respons Peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Kembali Merosot

Survei Transparency International Indonesia (TII) terhadap IPK menempatkan Indonesia peringkat 115 dari 180 negara.

Baca Selengkapnya
Andika Perkasa: Sak Mau-Maunya Pemerintah Saat Ini, Sekarang A Besok B
Andika Perkasa: Sak Mau-Maunya Pemerintah Saat Ini, Sekarang A Besok B

Andika Perkasa mengungkap pertumbuhan ekonomi negara seharusnya dijalankan secara dua arah.

Baca Selengkapnya
Debat Cawapres: Cak Imin Bicara Investasi Disalahgunakan & Jadi Beban Baru, Mahfud MD Bilang Sangat Normatif
Debat Cawapres: Cak Imin Bicara Investasi Disalahgunakan & Jadi Beban Baru, Mahfud MD Bilang Sangat Normatif

Salah satu yang ditekankan oleh Cak Imin yakni tentang kepercayaan pasar terhadap pemerintah

Baca Selengkapnya
Indef Ungkap Penyebab Industri Keramik Tanah Air Lesu
Indef Ungkap Penyebab Industri Keramik Tanah Air Lesu

Kondisi ini dipicu lesunya industri keramik Tanah Air dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya