Bos Bappenas Susun Skema Investasi Berkelanjutan dalam Pengembangan Energi Hijau

Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa membeberkan sejumlah strategi pemerintah sebagai langkah konkret untuk penerapan ekonomi sirkular atau berkelanjutan dan pembangunan rendah karbon. Salah satunya dari sisi pengembangan skema investasi.

Menurut Suharso, pemerintah akan mengembangkan skema investasi berkelanjutan. Dalam hal ini termasuk membuka peluang bagi organisasi swasta dan non-pemerintah untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan rendah karbon melalui investasi pada energi terbarukan, restorasi lahan berkelanjutan, pengembangan industri hijau, dan pengelolaan limbah.

"Kita juga membangun pengetahuan teknologi energi hijau untuk mendukung penerapan ekonomi sirkular dan pembangunan rendah karbon," kata Suharso dalam acara virtual peluncuran laporan studi 'The Economic, Social, and Environmental Benefits of Circular Economy in Indonesia', Senin (25/1).

Langkah lain, pemerintah juga mulai menyusun rencana aksi nasional ekonomi sirkular dengan lebih rinci. Selain itu, juga mengembangkan platform dan kemitraan yang dapat mengakselerasi ekonomi berkelanjutan di Tanah Air.

Suharso mengatakan, dalam penerapan ekonomi sirkular ini ada tantangan dan peluang yang terbuka lebar. Namun, pemerintah optimistis bisa merealisasikannya.

"Kita optimis dengan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, ini dapat jadi solusi jangka panjang bagi Indonesia. Melalui kolaborasi dan kerja sama erat, tantangan dapat kita hadapi dan rencana ini dapat terimplementasi dengan baik," tuturnya.

Penyusunan Strategi

Dalam tahapan penyusunan strategi ekonomi sirkulas nasional, Indonesia saat ini masih berada dalam fase I. Dalam fase ini, pemerintah melakukan analisis potensi ekonomi, lingkungan, dan sosialisasi dari ekonomi sirkular.

Laporan analis tersebut sudah dirilis dengan judul 'The Economic, Social, and Environmental Benefits of Circular Economy in Indonesia'. Ini merupakan hasil kolaborasi Bappenas, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dan Pemerintah Denmark.

Total akan ada lima fase sampai konsep ekonomi tersebut diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029.

"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, kami membutuhkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar dapat menerapkan ekonomi sirkular secara optimal. Studi ini merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang ekonomi sirkular di Indonesia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," tutur Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Arifin Rudiyanto.