Follow
Bos BKPM Klaim UU Cipta Kerja Tutup Potensi Korupsi di Perizinan Usaha
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja akan menutup celah praktik korupsi, khususnya terkait pengurusan perizinan usaha.
"UU (Cipta Kerja) ini adalah memangkas berbagai macam regulasi yang tumpang tindih untuk di simplifikasi, kemudian di buat transparansi lewat elektronik. Jadi dengan UU ini ga ada lagi sogok menyogok. Ini jujur aja," ujar Bahlil yang juga mantan Ketua umum HIPMI melalui Youtube BKPM, Rabu (4/11).
Menurutnya, melalui UU Cipta Kerja proses perizinan berusaha dipastikan akan menjadi lebih mudah. Misalnya pelaku bisnis UMKM hanya perlu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), sehingga bisa diurus secara online.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Apa yang dilakukan LKPP untuk pelaku UMKK? Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus mengupayakan kesejahteraan untuk para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Koperasi (UMKK). Kali ini, LKPP mendorong pelaku UMKK untuk masuk dalam Katalog Elektronik agar produk mereka bisa dibeli oleh pemerintah melalui Kementerian, Lembaga, hingga Pemda.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana Kemenkumham memastikan keamanan agar kemudahan berbisnis tidak disalahgunakan? Namun, kita harus memastikan sistem dan juga entitas bisnis tidak disalahgunakan untuk kegiatan kriminal, jadi mempermudah bisnis juga harus menyiapkan keamanan yang seimbang,' tambahnya.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kerja sama pencegahan korupsi BPJS Ketenagakerjaan? Diketahui BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak tahun 2016 melalui penandatanganan komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Kerja sama itu ditandatangani langsung Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan bersama Ketua KPK pada tahun 2016.
"Sebelumnya izin belum baik, harus pengusaha ketemu pejabat deal-dealan dulu. InsyaAllah dengan UU ini maka semua berbasis elektronik dan OSS. Maka dengan kemudahan ini maka investasi bisa masuk," paparnya.
Oleh karena itu, dia optimis realisasi investasi Indonesia kedepannya akan lebih meningkat pesat. Menyusul segera berlakunya regulasi yang bersifat ramah bagi pelaku usaha di dalam negeri.
"Karena pengusaha cuma butuh empat hal. Yakni kepastian, kemudahan, keterbukaan dan kecepatan untuk berusaha," tandasnya.
Pengesahan Dinilai Tertutup
Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Susanto Triyogo mengkritisi proses penyusunan hingga pengesahan UU kontroversial itu yang dinilai tertutup. Sehingga dinilai menciderai prinsip demokrasi yang selama ini dijunjung tinggi oleh Indonesia.
"Kita melihat UU (Cipta Kerja) ini disembunyikan baik itu dalam konteks kemudian bagaiamana pekerjaannya, pembahasannya, sampai kemudian kita lihat penandatanganannya dari DPR sampai kemudian presiden (Jokowi) tandatangani di pukul yang cukup malam ketika itu. Kita sangat sayangkan dalam konteks demokrasi ini menjadi hal yang menciderai demokrasi," tegasnya.
Alhasil, pihak menaruh mosi tidak percaya akan efektivitas UU Cipta Kerja terhadap peningkatan realisasi investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia. Sebagaimana yang kerap digabungkan oleh pemerintah dalam berbagai kesempatan.
"Dalam konteks terkait UU Ciptaker kita telah lakukan beberapa kajian legal formal apa yang disampaikan abang (Bahlil) tadi terkait investasi. Pertama coba kita soroti bagaimana di negera demokrasi yang kita junjung tinggi, kita melihat undang-undang ini disembunyikan.
"Kita lihat bagaimana ada sesuatu yang hidden agenda. Sehingga kita melihat banyak kemudian dalam hal ini, kita sangat sayangkan," terangnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bahlil meminta untuk dilakukan proses secara hukum sebagai bentuk kebijakan dan keseriusan pro aktif terkait kerugian atas nama baiknya
Baca Selengkapnya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya
UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi
Baca Selengkapnya
Bahlil tidak ingin kekayaan alam milik daerah justru dimanfaatkan secara sepihak oleh oknum-oknum tertentu.
Baca Selengkapnya
Pelaporan dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap kebenaran.
Baca Selengkapnya
Bahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik
Baca Selengkapnya
Bahlil menjelaskan untuk siapa yang nanti menjadi pihak diadukan semua dikembalikan kepada hasil penelaahan dari kepolisian.
Baca Selengkapnya
Menanggapi akan hal tersebut, Bahlil menanggapinya dengan santai dengan ketidaktahuan dirinya akan dilaporkan ke Komisi Antirasuah.
Baca Selengkapnya
Usul ini dilontarkan karena Bahlil gerah atas masih banyaknya oknum tambang ilegal yang tak sesuai kaidah norma di berbagai wilayah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Bahlil, yang sering menyebut dirinya sebagai 'orang kampung' ini tak hanya berjaya di dunia usaha, tetapi juga pernah berkiprah di dunia politik.
Baca Selengkapnya
Arif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%
Baca Selengkapnya
Kasus ini membuat masyarakat penasaran dengan harta kekayaan milik Bahlil sejak jadi menteri.
Baca Selengkapnya