Follow
BPS: Masyarakat Indonesia antikorupsi
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan indeks perilaku anti korupsi (IPAK) Indonesia 2012 sebesar 3,55 dari skala 5. Angka ini menunjukkan masyarakat Indonesia cenderung antikorupsi.
Indeks ini memiliki nilai 0-1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26-2,50 permisif, 2,51-3,75 anti korupsi, dan 3,76-5 sangat antikorupsi.
Kepala BPS Suryamin mengatakan IPAK di wilayah perkotaan sedikit lebih tinggi yakni 3,66 dibanding wilayah pedesaan sebesar 3,46.
-
Bagaimana survei ini dilakukan? Survei dilakukan di seluruh Indonesia melibatkan 1.262 responden secara nasional, dan 4.000 responden di Jawa.
-
Bagaimana cara survei dilakukan? Survei dilakukan dengan wawancara responden menggunakan telepon pada 23-24 Desember 2023.
-
Apa alat ukur pencegahan korupsi di Kota Pasuruan? MCP merupakan aksi nyata dari Pemerintah Kota Pasuruan, dan ini merupakan alat ukur dalam pencegahan korupsi,' imbuhnya
-
Bagaimana persepsi publik terhadap pemberantasan korupsi di era Jokowi? Survei Indikator menunjukkan bahwa responden menilai kondisi pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buruk, dengan jumlah persentase sebesar 32,7 persen.
-
Bagaimana Indikator Politik melakukan survei ini? Metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 sampel responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.
-
Apa yang diukur dalam survei indikator? Lembaga Survei Indikator Politik merilisi hasil survei elektabilitas pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.
"IPAK cenderung lebih tinggi pada responden usia kurang dari 60 tahundibanding setelah usia tersebut. Semangat antikorupsi usia tua danmuda tidak berbeda signifikan," ujarnya saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).
Hasil riset juga menunjukkan semakin tinggi pendidikan maka semakin tinggi IPAK. IPAK responden berpendidikan SLTP sebesar 3,47, SLTA 3,78, dan di atas SLTA 3,93. "Pendidikan berpengaruh cukup kuat padasemangat anti korupsi.".
Survei dilakukan antara 1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota dengan sampel 10.000 rumah tangga. Survei ini mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi.
Survei ini menghasilkan indikator tunggal terhadap pelayanan dan kebiasaan dan pengalaman responden berhubungan dengan layanan publik yang mencakup perilaku penyuapan, pemerasan, dan nepotisme.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Semakin tinggi pendidikan, masyarakat cenderung semakin antikorupsi.
Baca Selengkapnya
Hasilnya, masyarakat menilai pemberantasan korupsi di ukuran sedang, buruk dan sangat buruk
Baca Selengkapnya
Kolaborasi penting dilakukan bersama jejaring badan koordinasi kehumasan dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kinerja pemerintah di sejumlah sektor juga tidak luput dari penilaian publik.
Baca Selengkapnya
Survei dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia.
Baca Selengkapnya
Johanis Tanak mengatakan, Indeks Perilaku Antikorupsi menurun menandakan tingkat korupsi di Indonesia mengalami kenaikan.
Baca Selengkapnya
Hasil itu terpotret dalam survei dilakukan Lembaga Survei Indonesia.
Baca Selengkapnya
Persoalan politik uang menempati posisi pertama di angka 37,2 persen.
Baca Selengkapnya
BPS sarankan hal ini untuk memperbaiki budaya antikorupsi ke depan.
Baca Selengkapnya
Survei Indikator menyebut tingkat kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi (MK) mulai kembali pulih yakni sebesar 63,4 perse
Baca Selengkapnya
Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca Selengkapnya
Survei memotret penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, keamanan hingga penegakan hukum nasional.
Baca Selengkapnya