Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bulog tak mau disalahkan jadi 'dalang' kenaikan harga beras

Bulog tak mau disalahkan jadi 'dalang' kenaikan harga beras Jokowi hadiri pelepasan beras miskin di Perum Bulog. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Badan Urusan Logistik (Bulog) mengakui adanya keterlambatan penyaluran beras miskin alias raskin beberapa bulan terakhir. Hal ini disebabkan adanya verifikasi Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang belum selesai dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah.

Keterlambatan verifikasi yang dimaksud adalah masalah administrasi dan pendataan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Verifikasi ini dilakukan mulai dari tingkat desa, naik ke kecamatan, dan seterusnya hingga ke tingkat pusat.

"Bulog bisa membagikan beras sehari setelah diberikan perintah, tapi ada keterlambatan SPA oleh sejumlah Pemda. Semestinya SPA kita terima setiap awal bulan," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (2/3).

Kemudian kenaikan harga beras juga diduga terjadi akibat adanya pengumuman kebijakan penggantian raskin dengan e-money. Hal ini diakui menimbulkan keragu-raguan pada Pemda ketika melakukan verifikasi data RTSPM.

"Jika Bulog mengeluarkan beras dari gudang tanpa ada SPA khusus Raskin dan perintah dari Menteri Perdagangan, justru kami yang salah. Karena semua harus berdasarkan perhitungan kebutuhan," katanya.

Sebelumnya, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Bapokstra) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Robert J Bintaryo menyebut kenaikan harga beras belakangan ini terjadi karena karena keterlambatan dan kurangnya pasokan beras untuk rakyat miskin (raskin).

"Beras raskin itu untuk 15,5 juta jiwa. Dan itu terlambat dibagikan pada bulan November-Desember. Sehingga jika itu tidak tersedia mereka tentu akan masuk ke pasar," kata Robert.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Benarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini
Benarkah Penyaluran Bansos Pangan Buat Stok Beras Langka? Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini

Bayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini
Anggota DPR Khawatir Harga Beras Kembali Naik Gara-Gara Ini

Kondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.

Baca Selengkapnya
Skandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun
Skandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun

Skandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Penyebab Stok Beras Kosong di Alfamart dan Indomaret
Ternyata, Ini Penyebab Stok Beras Kosong di Alfamart dan Indomaret

Bulog mengatakan, keterlambatan pihak ritel modern untuk kembali mengisi ulang stok beras premium akibat adanya libur panjang perayaan Imlek.

Baca Selengkapnya
Dokumen Tidak Proper Diduga Jadi Biang Kerok Tuduhan Mark up Harga Impor Beras
Dokumen Tidak Proper Diduga Jadi Biang Kerok Tuduhan Mark up Harga Impor Beras

Dalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.

Baca Selengkapnya
Dilaporkan ke KPK Tuduhan Mark up Harga Impor Beras, Deputi Bapanas Angkat Suara
Dilaporkan ke KPK Tuduhan Mark up Harga Impor Beras, Deputi Bapanas Angkat Suara

Ketut menegaskan bahwa bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD.

Baca Selengkapnya
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M
Bulog Kena Tegur Kemendagri, Harga Beras Masih Melambung di Tengah Skandal Demurrage Rp294 M

Teguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Mark Up Beras Impor Rp 2,7 Triliun
Kasus Dugaan Mark Up Beras Impor Rp 2,7 Triliun

Bapanas memastikan sudah bekerja sesuai dengan aturan yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif
Demurrage Beras Bulog Diduga Terindikasi Kesalahan Alur Administratif

Asosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras
Anggota DPR Minta Penegak Hukum Usut ‘Mark Up’ Impor Beras

Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Viral Beras SPHP Pemerintah Ditempeli Stiker Prabowo - Gibran, Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini
Viral Beras SPHP Pemerintah Ditempeli Stiker Prabowo - Gibran, Dirut Bulog Beri Penjelasan Begini

Dirut Bulog menyampaikan bahwa beras yang didistribusikan Perum Bulog tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.

Baca Selengkapnya