Bulog tak mau disalahkan jadi 'dalang' kenaikan harga beras
Merdeka.com - Badan Urusan Logistik (Bulog) mengakui adanya keterlambatan penyaluran beras miskin alias raskin beberapa bulan terakhir. Hal ini disebabkan adanya verifikasi Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang belum selesai dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah.
Keterlambatan verifikasi yang dimaksud adalah masalah administrasi dan pendataan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM). Verifikasi ini dilakukan mulai dari tingkat desa, naik ke kecamatan, dan seterusnya hingga ke tingkat pusat.
"Bulog bisa membagikan beras sehari setelah diberikan perintah, tapi ada keterlambatan SPA oleh sejumlah Pemda. Semestinya SPA kita terima setiap awal bulan," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (2/3).
-
Bagaimana cara mendapatkan kompensasi delay? Maskapai juga diperkenankan melakukan pembayaran ganti rugi dengan transfer rekening paling lambat 3×24 jam dari keterlambatan atau pembatalan.
-
Apa yang menyebabkan penundaan keberangkatan? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
-
Kenapa pencairan KJP Plus tahap pertama tahun 2024 terlambat? Budi mengatakan, distribusi pada tahap pertama tahun 2024 terlambat, karena Pemerintah perlu melakukan pemadanan dan verifikasi ulang.
-
Kenapa harga beras masih mahal? Berdasarkan data Bapanas per Selasa (19/3), harga beras premium berada di kisaran Rp16.490,- per Kg. Harga beras terpantau masih mahal.
-
Kapan aturan kompensasi delay berlaku? Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 memberlakukan aturan kompensasi untuk keterlambatan dan penundaan penerbangan.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
Kemudian kenaikan harga beras juga diduga terjadi akibat adanya pengumuman kebijakan penggantian raskin dengan e-money. Hal ini diakui menimbulkan keragu-raguan pada Pemda ketika melakukan verifikasi data RTSPM.
"Jika Bulog mengeluarkan beras dari gudang tanpa ada SPA khusus Raskin dan perintah dari Menteri Perdagangan, justru kami yang salah. Karena semua harus berdasarkan perhitungan kebutuhan," katanya.
Sebelumnya, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Bapokstra) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Robert J Bintaryo menyebut kenaikan harga beras belakangan ini terjadi karena karena keterlambatan dan kurangnya pasokan beras untuk rakyat miskin (raskin).
"Beras raskin itu untuk 15,5 juta jiwa. Dan itu terlambat dibagikan pada bulan November-Desember. Sehingga jika itu tidak tersedia mereka tentu akan masuk ke pasar," kata Robert.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bayu menegaskan tidak ada alasan bansos pangan menyebabkan stok beras di ritel modern menjadi lebih sulit.
Baca SelengkapnyaKondisi ini diyakini karena kebijakan antar instansi perihal pengimporan beras tidak sinkron.
Baca SelengkapnyaSkandal 'Mark Up' Harga Beras Impor Berpotensi Rugikan Devisa Negara hingga Rp8,5 Triliun
Baca SelengkapnyaBulog mengatakan, keterlambatan pihak ritel modern untuk kembali mengisi ulang stok beras premium akibat adanya libur panjang perayaan Imlek.
Baca SelengkapnyaDalam dokumen, ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage.
Baca SelengkapnyaKetut menegaskan bahwa bersama BUMN pangan melalui penugasan ke Perum Bulog dan ID FOOD.
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaBapanas memastikan sudah bekerja sesuai dengan aturan yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Geber BUMN menduga ada kesalahan alur administrasi dalam proses impor beras oleh Perum Bulog.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog menyampaikan bahwa beras yang didistribusikan Perum Bulog tidak terlibat dalam kegiatan politik apapun.
Baca Selengkapnya