Celah kongkalikong di balik penunjukan langsung pembangkit 35.000 MW

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK berambisi membangun proyek listrik berkapasitas 35.000 MW dalam kurun waktu lima tahun, 2015-2019. Dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 0074.K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024, sudah ditetapkan 109 proyek yang masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.585 MW, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW di antaranya akan dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dan 35 proyek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN.

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencium aroma tak wajar di balik proyek pengadaan tenaga listrik 35.000 MW. Sekretaris Jendral Fitra Yenny Sucipto menyebut, mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan listrik 35.000 MW menjadi persoalannya. Mekanisme ini membuka celah aksi kongkalikong BUMN dengan investor, ataupun elit politik dengan pebisnis.

"Untuk penunjukan langsung tahun ini dari 16 jenis, 8 jenisnya banyak dilakukan untuk proyek di Sulawesi," ujarnya di Kantor Fitra, Jakarta, Minggu (19/4).

Dari data Kementerian ESDM, dari 74 proyek IPP, sebanyak 21 berkapasitas 10.348 MW tengah memasuki proses pengadaan yakni sudah melewati masa pendaftaran.

Saat ini ada 16 proyek IPP berdaya 4.648 MW sudah dibuka pengadaannya melalui penunjukan langsung mengacu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik. Ada 37 proyek IPP berkapasitas 10.908 MW akan dibuka pengadaannya melalui mekanisme pelelangan.

Sementara itu, dari 35 proyek yang dikerjakan PLN, delapan proyek berkapasitas 2.301 MW di antaranya sudah berlangsung proses pengadaan dengan metode pelelangan. Ada 27 proyek lainnya dengan kapasitas 8.380 MW akan dibuka proses pengadaannya dengan metode pelelangan.

Seperti diketahui, total kebutuhan pendanaan selama periode 2015-2019 itu adalah Rp 1.127 triliun yang terdiri atas PLN Rp 512 triliun dan swasta (IPP) Rp 615 triliun. Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp 199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp 313 triliun. Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp 615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan.

Pemerintah perlu menambah 7.000 MW per tahun untuk mendukung asumsi pertumbuhan ekonomi 6-7 persen per tahun. Saat ini, kapasitas terpasang nasional sebesar 50.000 MW. Dengan tambahan 35.000 MW, maka rasio elektrifikasi dijanjikan meningkat dari 84 persen pada 2015 menjadi 97 persen di 2019.