Dapat Lampu Hijau KPK, Proyek Pengembangan Blok Masela Kembali Berjalan

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM, Ignasius Jonan, telah menandatangani revisi rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) Blok Masela setelah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, pengembangan blok yang memiliki investasi besar dan penggunaan kontrak bagi hasil (PSC) cost recovery tersebut kini bisa kembali berjalan.

"Kemarin kita mesti klarifikasi ke KPK. Ada beberapa hal yang menjadi concern KPK, ada beberapa yang sudah diklarifikasi, ada beberapa yang dalam implementasinya harus kita awasi, misal procurement. Dengan KPK sudah selesai, (PoD) sudah ditandatangani oleh Pak Menteri," ungkap Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto, melalui keterangannya, Sabtu (13/7).

Dwi menyampaikan, revisi PoD ini sudah disetujui Menteri ESDM sesuai rekomendasi dari SKK Migas. "Karena ini investasi besar, nanti Pak Menteri akan lapor Presiden, secara detailnya Pak Menteri akan sampaikan," imbuhnya.

Pemerintah tidak menunda lama, setelah SKK Migas dan Inpex menandatangani Head of Agreement (HoA) pada 16 Juni lalu, kini PoD yang dibuat berdasarkan HoA tersebut telah siap dieksekusi dan langkah selanjutnya dalam pengembangan Blok Masela ini adalah FID (Final Investment Decision).

"FID-nya mereka akan langsung proses, sesuai schedule 1 tahun lagi (selesai)," tandas Dwi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menunggu keterlibatan KPK untuk mengawasi revisi Rencana Pengembangan Lapangan Abadi atau Blok Masela.

Namun demikian, Menko Luhut meminta pengawasan yang dilakukan KPK tidak memperlambat pengembangan Blok Masela. "Kan salah satu fungsi KPK itu pencegahan kan, tapi mereka (KPK) tidak boleh lama-lama. Jangan juga pencegahan itu malah nanti jadi memperlambat," kata Luhut.

Menko Luhut mengatakan, pemerintah dan kontraktor Blok Masela, Inpex Corporation dan Shell Indonesia telah menyepakati besaran nilai investasi dan kondisi finansial untuk proyek tersebut. Dengan begitu, penandatanganan persetujuan rencana pengembangan Blok Masela bisa dilaksanakan pada pekan ini.

"Masih menunggu itu saja yang terakhir, soal KPK, itu menunggu proses. Saya pikir bisa sebenarnya minggu ini, yang lain kendalanya (Blok Masela) sudah tidak ada," kata Menko Luhut.