Darmin akui banyak oknum birokrat nakal merusak institusi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengakui reformasi birokrasi masih memiliki banyak kendala. Masih banyak birokrat nakal merusak citra institusi.
"Harus diakui saat ini masih terdapat berbagai hambatan dalam merealisasikan keinginan masyarakat akan perubahan aparatur sipil negara yang lebih baik. Mengingat masih ada oknum-oknum yang melakukan tindakan tidak terpuji sehingga sedikit banyak mempengaruhi wibawa dan citra lembaga negara," katanya, Jakarta, Selasa (5/4).
Untuk itu, dia meneken piagam pencanangan bebas dari korupsi. Ada tiga kedeputian di Kementerian Koordinator Perekonomian ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Kenapa Perpustakaan Anti Korupsi di Bandung diresmikan? Hadirnya Microlibrary ini sebagai komitmen pemerintah menambah sarana prasarana, khususnya dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan literasi masyarakat di Kota Bandung,“ terangnya, mengutip laman Pemkot Bandung, Selasa (29/8).
-
Kapan Jokowi menandatangani berkas capim KPK? Untuk diketahui, Jokowi telah menandatangani berkas laporan hasil akhir daftar nama calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024—2029. Berkas capim dan dewas yang dilaporkan oleh panitia seleksi telah ditandatangani sejak Senin (14/10) sore.
-
Kenapa OJK berusaha hilangkan korupsi? 'Korupsi menimbulkan ketidakstabilan, memperlambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bahkan menggerogoti kepercayaan dan integritas serta kredibilitas dari suatu bangsa dan negara.' 'Sehingga, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang harus dicegah dan dilawan di seluruh dunia,' kata Mahendra.
-
Kenapa Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? 'Ini sebagai upaya memerangi korupsi. Apalagi korupsi bertentangan dengan hak asasi manusia. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita mampu menjauhkan diri kita dari korupsi,' katanya.
-
Bagaimana Bupati Kutai Timur mengajak masyarakat perangi korupsi? Dengan mengambil tema Sinergi Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju, kegiatan itu dilaksanakan di halaman Polder Ilham Maulana, Sabtu (9/12) pagi.
Yakni Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, terutama unit membidangi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kemudian, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolan Energi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup, terutama unit kerja membidangi inisiatif transparansi industri ekstraktif.
Lalu, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastrutur dan Pengembangan Wilayah pada unit kerja bidang komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas.
"Hendaknya seluruh pejabat dan pegawai Kemenko Bidang Perekonomian menjadi terpacu untuk terus meningkatkan konerja dan kompetensinya. Sehingga seluruhnya terbebas dari praktek perbuatan tercela yang menciderai amanah rakyat."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.
Baca Selengkapnya"Tampak jelas betapa nilai pancasila dan etika di dalam berpolitik dan mentaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,"
Baca SelengkapnyaCak Imin bicara pengalamannya ketika menjadi menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny K Harman menyindir pedas Kementerian Hukum dan HAM ketika rapat kerja bersama, Rabu (12/6)
Baca SelengkapnyaNawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan aparat penegak hukum harus orang yang bersih dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaWahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Diperlukan terobosan kebijakan dan langkah politik serius
Baca SelengkapnyaKetua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung soal perbaikan tata negara dan etika pemerintahan.
Baca Selengkapnya