Darmin: Paket kebijakan ekonomi jilid VII jadi diumumkan hari ini

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid VII diumumkan hari ini. Awalnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengkonfirmasi pembatalan pengumuman tersebut.

"Malah kemungkinan jadi (diumumkan hari ini), ya tapi saya ya memang tetep harus melapor, tapi tadi presiden mengatakan lebih baik diumumkan saja," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (4/12).

Darmin mengatakan, setidaknya ada dua fokus dalam paket kebijakan ekonomi jilid VII yang akan diumumkan sore ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Ada dua barangkali di dalamnya, mengenai fasilitasi agar perusahaan yang padat karya, yang satu lagi tidak menyangkut padat karya, ada fasilitasi mereka tidak terdorong untuk PHK," kata Darmin.

Sementara, fasilitas insentif pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 terpaksa ditunda. Alasannya, kebijakan tersebut harus dikomunikasi terlebih dahulu dengan pengusaha.

"Sudah dikomunikasikan dan katanya oke, artinya dulu 2008 itu dunia usaha tidak mau, kalau harus membuka semua karyawan mereka," jelas Darmin.

Namun, saat ini perusahaan-perusahaan sudah diwajibkan membuka data karyawan untuk kepentingan data BPJS. Sehingga, pemberian fasilitas PPh 21 akan berikan 50 persen. Kebijakan itu berkaitan dengan keringanan pajak atau tax allowance.

Sedangkan, kebijakan lain berkaitan dengan sertifikasi tanah. "(Yang kedua) Lebih kepada sertifikasi tanah petani, rakyat," pungkas dia.

Sebelumnya, Pemerintah hingga saat ini masih membahas paket kebijakan ekonomi lanjutan dari sejumlah paket yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, paket selanjutnya tengah dipersiapkan.

"Paket kebijakan belum diumumkan hari ini tetapi paket kebijakan sudah dipersiapkan Menko perekonomian. Dalam sela ratas nanti akan ada pembahasan terbatas antara Bapak Presiden dengan Wapres dan Menko Perekonomian. Kalau memang sudah siap insya Allah akan diumumkan," kata Seskab seperti dilansir Antara, Jumat (4/12).

Fokus kebijakan akan mengarah pada kesiapan untuk menghadapi kebijakan The Fed.