Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Darmin: Paket kebijakan ekonomi jilid VII jadi diumumkan hari ini

Darmin: Paket kebijakan ekonomi jilid VII jadi diumumkan hari ini Darmin Nasution. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid VII diumumkan hari ini. Awalnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengkonfirmasi pembatalan pengumuman tersebut.

"Malah kemungkinan jadi (diumumkan hari ini), ya tapi saya ya memang tetep harus melapor, tapi tadi presiden mengatakan lebih baik diumumkan saja," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (4/12).

Darmin mengatakan, setidaknya ada dua fokus dalam paket kebijakan ekonomi jilid VII yang akan diumumkan sore ini di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Ada dua barangkali di dalamnya, mengenai fasilitasi agar perusahaan yang padat karya, yang satu lagi tidak menyangkut padat karya, ada fasilitasi mereka tidak terdorong untuk PHK," kata Darmin.

Sementara, fasilitas insentif pajak penghasilan karyawan atau PPh 21 terpaksa ditunda. Alasannya, kebijakan tersebut harus dikomunikasi terlebih dahulu dengan pengusaha.

"Sudah dikomunikasikan dan katanya oke, artinya dulu 2008 itu dunia usaha tidak mau, kalau harus membuka semua karyawan mereka," jelas Darmin.

Namun, saat ini perusahaan-perusahaan sudah diwajibkan membuka data karyawan untuk kepentingan data BPJS. Sehingga, pemberian fasilitas PPh 21 akan berikan 50 persen. Kebijakan itu berkaitan dengan keringanan pajak atau tax allowance.

Sedangkan, kebijakan lain berkaitan dengan sertifikasi tanah. "(Yang kedua) Lebih kepada sertifikasi tanah petani, rakyat," pungkas dia.

Sebelumnya, Pemerintah hingga saat ini masih membahas paket kebijakan ekonomi lanjutan dari sejumlah paket yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, paket selanjutnya tengah dipersiapkan.

"Paket kebijakan belum diumumkan hari ini tetapi paket kebijakan sudah dipersiapkan Menko perekonomian. Dalam sela ratas nanti akan ada pembahasan terbatas antara Bapak Presiden dengan Wapres dan Menko Perekonomian. Kalau memang sudah siap insya Allah akan diumumkan," kata Seskab seperti dilansir Antara, Jumat (4/12).

Fokus kebijakan akan mengarah pada kesiapan untuk menghadapi kebijakan The Fed.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini
Jokowi Bocorkan Bakal Ada Insentif untuk Sektor Properti, Diputuskan Sore Ini

Insentif ini akan diberikan kepada sektor properti dan perumahan berupa adanya pelonggaran pajak yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia
Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel
Kemenkeu: Insentif Pajak di IKN Nusantara Bersifat Fleksibel

Program insentif pajak ini bersifat fleksibel sesuai arahan Otorita IKN (OIKN).

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap soal Tarif PPN Naik 12 Persen Berlaku Tahun 2025
Penjelasan Lengkap soal Tarif PPN Naik 12 Persen Berlaku Tahun 2025

Dalam Pasal 7 ayat 3, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan yang paling tinggi 15 persen.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan Bayar PBB-P2 hingga 10 Persen di 2024

Selain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.

Baca Selengkapnya
Dirut PGN: Insentif Harga Harga Gas Bumi Buat Sektor Hulu Menderita, Sektor Hilir Untung
Dirut PGN: Insentif Harga Harga Gas Bumi Buat Sektor Hulu Menderita, Sektor Hilir Untung

SKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.

Baca Selengkapnya
Menko Airlangga: Pemda Boleh Pungut Tarif Pajak Karaoke hingga Kelab Malam di Bawah 40 Persen
Menko Airlangga: Pemda Boleh Pungut Tarif Pajak Karaoke hingga Kelab Malam di Bawah 40 Persen

Hal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.

Baca Selengkapnya
Bea Cukai Siapkan Aturan Baru untuk Pekerja Migran Indonesia
Bea Cukai Siapkan Aturan Baru untuk Pekerja Migran Indonesia

Impor barang pekerja migran diberikan pembebasan bea masuk.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Barang Kiriman TKI dan TKW Ditahan Bea Cukai Kini Bisa Diambil
Info Terbaru: Barang Kiriman TKI dan TKW Ditahan Bea Cukai Kini Bisa Diambil

Aturan keringanan barang bawaan penumpang ini telah berlaku sejak 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya
Info Lengkap Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 di Bali
Info Lengkap Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024 di Bali

Pemutihan denda pajak berlangsung mulai 14 Agustus hingga 30 September 2024

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya