Dibanding Hasil Sidang MK, Pelaku Ekonomi Lebih Cemaskan Perang Dagang

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi, hari ini Kamis (27/6) sekitar pukul 12.30 WIB dijadwalkan menggelar sidang yang mengumumkan hasil keputusan sengketa Pemilu 2019. Putusan sidang MK perkara sengketa hasil Pilpres 2019 ini menjadi sorotan semua kalangan, karena akan menjadi penentu roda pemerintahan ke depan.

Namun dari aspek ekonomi, sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut ternyata tidak terlalu terpengaruh terhadap pasar.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis pagi dibuka menguat 14,2 poin atau 0,23 persen ke posisi 6.324,69. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 3,37 poin atau 0,34 persen menjadi 1.004,51.

Kepala Riset Valbury Sekuritas Alfiansyah mengatakan, salah satu sentimen eksternal yaitu ketidakpastian global terutama perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan China yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan bisa di bawah target.

"Belum lagi ketidakpastian menanti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pilpres yang diputuskan dalam pekan ini," ujar Alfiansyah seperti dikutip dari Antara, Kamis (27/6).

Demikian juga di pasar uang. Respon pasar valuta asing terlihat datar menjelang sidang MK. Nilai tukar (kurs) Rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis (27/6) pagi bergerak menguat jelang pengumuman hasil sidang Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2009.

Setelah sempat dibuka melemah, namun pada pukul 10.27 WIB rupiah menguat 14 poin atau 0,1 persen menjadi Rp14.164 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.178 per dolar AS.

Analis Bank Mandiri Rully Arya Wisnubroto mengatakan putusan MK hari ini tidak akan banyak berpengaruh terhadap Rupiah. "Tidak berdampak sih menurut saya. Bukan major issue di pasar saat ini," ujar Rully.

Pasar masih menunggu pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT G20 di Osaka.

Sementara itu, ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih menyebutkan bahwa pergerakan Rupiah juga seiring data ekonomi AS yang kembali melambat. "Data-data ini menambah kekhawatiran ekonomi AS yang melambat," ujar Lana.

Kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada Kamis ini menunjukkan, rupiah melemah menjadi Rp14.180 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.174 per dolar AS.

Sementara itu, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilu Presiden 2019, kemungkinan terbatas terhadap perekonomian dibandingkan rencana pertemuan AS-China di Osaka, Jepang.

"Walaupun ada pengaruhnya terhadap Rupiah dan bursa, namun dugaan saya tidak begitu besar karena pada saat yang sama IHSG dan nilai tukar Rupiah juga ada interelasinya dengan dinamika situasi global," ujar Eko saat dihubungi Antara di Jakarta.

Untuk situasi seperti ini memang biasanya aspek ekonominya terjadi dinamika, terutama jangka pendek karena ada aspek spekulatif, namun isu tersebut di masyarakat sendiri sudah mereda.

Kebetulan dalam situasi global akan ada pertemuan di Osaka, Jepang, antara Presiden China Xi Jinping dengan Presiden AS Donald Trump. Justru pertemuan ini lebih tinggi pengaruhnya, mengingat seluruh dunia menanti hasil pertemuan tersebut apakah akan ada kesepakatan baru terkait perang dagang dan mudah-mudahan hasilnya positif.

Kendati waktu kedua peristiwa ini berdekatan, dengan putusan Mahkamah Konstitusi akan lebih dahulu muncul, namun secara keseluruhan diyakini akan aman termasuk di sektor keuangan, karena pengaruh gejolak dari putusan MK akan terbatas.

"Pelaku pasar modal dan pasar di Indonesia merupakan asing dan aspek yang akan dilihat oleh asing, menurut saya lebih menuju ke aspek globalnya. Sedangkan aspek domestiknya, saya bisa katakan isunya sudah selesai atau mereda karena akhir-akhir ini dalam ekonomi itu bukan berkaitan dengan aspek politik Indonesia," ujar Eko.

Untuk itu, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan bisa melahirkan keputusan hasil sidang MK yang tegas dan tidak menimbulkan gejolak dalam stabilitas perekonomian.