Didesak DPR, Kementerian ESDM buka opsi revisi UU minerba

Merdeka.com - Usai menggelar pertemuan dengan PT Freeport Indonesia, Komisi VII DPR menggulirkan desakan pada pemerintah untuk merevisi Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menutup adanya opsi tersebut. Saat ini ESDM masih mengidentifikasi permasalahan hukum di sektor Minerba.

"Nanti kita bahas di sini, apakah jadi bahan kita. Kan ada prolegnas UU, dan ada usulan Perpu. Nanti yang mana yang paling pas," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot yang ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7).

Setelah itu Kementerian ESDM bakal membicarakan lebih lanjut dengan DPR. Yang jelas, kata dia, langkah yang diambil harus demi membenahi sektor minerba.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha menilai, sudah terlalu banyak pelanggaran atas UU tersebut. Implementasi dari UU itu harusnya sudah dijalankan tahun lalu.

Selain itu, elum terbangunnya smelter milik Freeport bukti kegagalan sekaligus pelanggaran UU. Karena itu DPR merasa pemerintah perlu merevisi UU Minerba.

"Kita sekarang identifikasi permasalahan hukumnya seperti apa. Nantinya, tidak hanya ‎menyelesaikan permasalahan Freeport tapi untuk permasalahan minerba," kata Bambang. (mdk/noe)