Follow
Dinilai tak transparan soal tender Bandara Ahmad Yani, ini kata AP I
Merdeka.com - PT Angkasa Pura I dinilai tak transparan dalam pelaksanaan lelang terminal Bandara Ahmad Yani, Semarang. AP I disebut berpihak pada salah satu peserta tender.
Menanggapi hal itu, PT Angkasa Pura I (Persero) mengaku telah menjalankan proses lelang sesuai aturan yang berlaku. AP I juga berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) pada setiap aktivitas bisnis korporasi yang dijalankan termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.
"PT Angkasa Pura I (Persero) telah menjalankan proses pelelangan sesuai dengan aturan terkait yang berlaku yaitu Keputusan Direksi PT AngkasaPura I (Persero) Nomor 140/PL.02/2016 yang didasari Peraturan Menteri BUMN Nomor 15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN. Hal ini dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam rangka mendorong sinergi antar BUMN," ujar Corporate Secretary AP I Israwadi dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (11/10).
-
Apa itu Perseroan Terbatas? Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha atau unit yang telah berlandaskan hukum.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
BRI membantu UMKM ikut pameran FHA, bagaimana? Selain itu UMKM tersebut juga telah mengikuti beberapa program pemberdayaan dari BRI seperti Rumah BUMN, Pengusaha Muda Brilian, dan Brilianpreneur.
Pelelangan Terbatas kepada BUMN terkait proses pengadaan barang atau jasa diikuti oleh BUMN dengan kategori lulus dalam vendor management system yang dimiliki PT Angkasa Pura I (Persero). Sehingga, PT Darma Perdana Muda dipastikan bukan merupakan perusahaan yang diundang untuk mengikuti proses pengadaan barang atau jasa.
Proses Aanwijzing dan Site Aanwijzing telah dilakukan pada tanggal 5-6 Oktober 2016 di Bandara Ahmad Yani Semarang yang diikuti oleh 6 BUMN Karya dari 10 undangan yaitu, Wijaya Karya, Waskita Karya, Brantas Abipraya, Hutama Karya, Pembangunan Perumahan (PP) dan Nindya Karya. Adapun batas waktu pemasukkan dokumen yang ditetapkan PT Angkasa Pura I (Persero) yaitu tanggal 10 November 2016.
"PT AngkasaPura I (Persero) selalu berupaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di mana segala informasi terkait kegiatan perusahaan diinformasikan melalui website perusahaan www.angkasapura1.co.id," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mandat monopoli avtur oleh Pertamina dilindungi oleh BPH Migas.
Baca Selengkapnya
Ketua panitia lelang juga mengaku mengetahui terdapat pekerja yang memiliki sertifikat keahlian pelelangan atau tidak di PT Jasa Marga.
Baca Selengkapnya
Budi menegaskan pentingnya pengelolaan avtur yang dilakukan secara multi-provider, seperti yang diterapkan di negara lain.
Baca Selengkapnya
Menhub Budi mengklaim sudah berulang kali menyampaikan kepada Pertamina agar pengelolaan avtur dilaksanakan secara multi provider.
Baca Selengkapnya
KPPU memutuskan Jakpro bersama dua perusahaan bersekongkol dalam proyek revitalisasi TIM.
Baca Selengkapnya
Erick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Baca Selengkapnya
Polda Riau saat ini sedang menangani dugaan korupsi atau penyimpangan terkait pengadaan BBM di Rokan Hulu (Rohul).
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
KPPU menemukan adanya bukti awal atas dugaan praktik monopoli.
Baca Selengkapnya
Dari 12 perusahaan tersebut, 7 di antaranya merupakan perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
Iwan menyebut dalam proses pembangunan TIM tahap III itu telah memperhatikan aturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya