Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DJP: Dari 23, baru 3 bank serahkan data nasabah kartu kredit

DJP: Dari 23, baru 3 bank serahkan data nasabah kartu kredit kartu kredit. ©2012 Merdeka.com/shutterstock

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hanya tiga dari 23 bank yang sudah menyerahkan data nasabah kartu kredit. Kendati demikian, Ditjen Pajak enggan membeberkan nama bank yang sudah menyerahkan data nasabah kartu kredit tersebut.

"Yang secara penuh sudah selesai menyampaikan ketentuan syarat yang kita minta itu baru tiga bank. Untuk nama banknya kami minta maaf tidak bisa publikasi ini untuk menjaga privasi data nasabahnya," ujar Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Kementerian Keuangan Harry Gumelar di gedung pajak, Jakarta, Selasa (7/6).

Harry menegaskan dari 23 bank tersebut, satu bank meminta penundaan penyampaian data tersebut. Sebanyak 4 bank saat ini tengah dicek datanya. Sedangkan, 15 bank tengah diminta untuk merevisi data nasabah kartu kreditnya.

"Kita kasih waktu dua minggu untuk memperbaiki dan menyelesaikan datanya. Jadi nanti kalau sudah rampung semua baru kasih ke kita lagi," tegas dia.

Dia menambahkan Kementerian Keuangan bakal memberikan sanksi untuk bank-bank belum menyerahkan data kartu nasabah. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis lewat Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita akan lewat Otoriras Jasa Keuangan (OJK). Karena dia kan lembaga yang berwenang sepenuhnya atas perbankan ini," pungkas dia.

(mdk/sau)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan

Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.

Baca Selengkapnya
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target
Alasan Bulog Soal Penyaluran Beras Bansos Belum Penuhi Target

Bansos beras rencananya akan dibagikan selama 6 bulan dari Januari-Juni 2024.

Baca Selengkapnya
Pencairan KJP Plus dan KJMU Tahap Dua Terlambat
Pencairan KJP Plus dan KJMU Tahap Dua Terlambat

Disdik DKI Jakarta saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Calon Independen Dharma-Kun Wardana Diizinkan Perbaiki Berkas Maju Pilkada Jakarta
Bawaslu: Calon Independen Dharma-Kun Wardana Diizinkan Perbaiki Berkas Maju Pilkada Jakarta

Dharma Pongrekun dan Kun Wardana diberikan waktu 1x24 jam untuk dapat memperbaiki berkas

Baca Selengkapnya
Berkas Pendaftaran Cagub Cawagub Jakarta Banyak Koreksi, KPU Beri Waktu 3 Hari Perbaikan
Berkas Pendaftaran Cagub Cawagub Jakarta Banyak Koreksi, KPU Beri Waktu 3 Hari Perbaikan

Waktu perbaikan administrasi ini sesuai dengan tahapan Pilkada.

Baca Selengkapnya
Pertamina Butuh Waktu 1 Tahun untuk Verifikasi Total Konsumen Berhak Beli LPG 3 Kg
Pertamina Butuh Waktu 1 Tahun untuk Verifikasi Total Konsumen Berhak Beli LPG 3 Kg

Proses pembatasan transaksi LPG 3 kg masih terus disempurnakan.

Baca Selengkapnya
Polri Belum Serahkan Uang dari 5.000 Rekening Judi Online ke Kas Negara, Ini Alasannya
Polri Belum Serahkan Uang dari 5.000 Rekening Judi Online ke Kas Negara, Ini Alasannya

Pemerintah telah memblokir sekira 5.000 rekening terkait judi online.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran CPNS 2024 Diundur Bulan Depan, KemenPAN-RB Beri Penjelasan Begini
Pendaftaran CPNS 2024 Diundur Bulan Depan, KemenPAN-RB Beri Penjelasan Begini

Saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah melakukan validasi data formasi agar sesuai dari data yang diusulkan.

Baca Selengkapnya