'Dokumen surga' ungkap skandal bisnis miliarder dunia, termasuk dari Indonesia

Merdeka.com - Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) merilis dokumen bertajuk 'Paradise Papers'. Sebuah penyelidikan global yang mengungkap skandal bisnis miliuner dan perusahaan besar dunia.

Dilansir dari laman ICIJ, Senin (6/11), Paradise Papers mencakup hampir 7 juta dokumen diantaranya perjanjian pinjaman, laporan keuangan, surat elektronik atau email, surat kepercayaan dan dokumen lainnya dalam 50 tahun terakhir dari sebuah firma hukum bernama Appleby. Appleby berkantor pusat di Kawasan Bermuda dan sekitarnya.

Selain Appleby, dokumen juga berasal dari Asiaciti dan 19 perusahaan lain sejenisnya. Dokumen Surga ini menjerat lebih dari 120 politisi dan pemimpin dunia termasuk Ratu Elizabeth II dan para bawahan Presiden Donald Trump salah satunya yakni Menteri Perdagangan Wilbur Ross.

Berkas yang bocor dari Appleby, mencakup rincian perencanaan pajak dari hampir 100 perusahaan multinasional, termasuk Apple, Nike dan Uber. Dalam dokumen tersebut terungkap bagaimana para perusahaan dan miliuner dunia mengalihkan kekayaan dan keuntungan usahanya ke negara surga pajak atau tax haven.

Dari Indonesia, nama Prabowo Subianto termasuk dalam daftar Paradise Paper. ICIJ mencatat Prabowo adalah direktur dan wakil ketua Nusantara Energy Resources yang terdaftar di Bermuda.

Perusahaan yang terdaftar pada 2001 dan dicap sebagai "peminjam buruk" menurut catatan Appleby dan akhirnya ditutup pada 2004. Nusantara Energy Resources juga membuka kantor cabang di Singapura.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara mengenai nama Prabowo yang terseret dalam Paradise Paper. Menurutnya, Ketua Partai Gerindra tersebut tidak ada hubungannya dengan perusahaan Nusantara Energy Resources.

"Apa yang disebut Nusantara Energy Resources Limited itu tak ada kaitan dengan Pak Prabowo. Memang ada entitas itu dulu dibentuk, saya tidak ingat persis tahunnya apakah tahun 1999, 2000, atau 2001 ya ketika itu. Tapi setahu saya sejak didirikan tak pernah ada aktivitas apapun," kata Fadli ketika dihubungi merdeka.com, Senin (6/11).

Meski demikian, dia belum mengetahui apakah Prabowo akan melakukan klarifikasi terkait dokumen ini. "Beliau sedang di luar negeri. Nanti kita tanyakan. Yang saya tahu apa yang dicantumkan di situ Prabowo tak terlibat. Tak ada aktivitas sama sekali," tegasnya.