Follow
Dorong pemerataan infrastruktur, pemerintah diminta komit dukung BUMN
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK diminta untuk segera merevisi sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung kinerja perseroan, yang berdampak lurus pada bertambahnya setoran ke kas negara (dividen), hingga pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
"Meski sudah beberapa kali diingatkan oleh Presiden, kita masih sering dengar adanya aturan Menteri yang saling tumpang tindih. Jelas (hal) ini malah akan memberatkan kinerja BUMN, dan membuat mereka sulit memperluas kontribusinya. Lalu esensi peran BUMN sebagai motor pembangunan yang digaungkan pemerintah itu dimana?" ucap pengamat hukum dan kebijakan publik, Ahmad Redi di Jakarta, Kamis (31/8).
Redi menyontohkan, kebijakan yang dinilai menghambat BUMN menjadi motor pembangunan infrastruktur ialah keputusan penaikan harga jual gas ConocoPhillips yang dilego ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) untuk wilayah Batam, Kepulauan Riau. Dengan potensi kerugian mencapai Rp 240 miliar, kata dia akan teramat sulit bagi manajemen membangun jaringan gas bumi sebagai bentuk upaya konversi BBM yang diprogramkan pemerintah.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
"Kalau terlambat dan sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Padahal kalau mau lebih fair harusnya harga di end user itu yang diturunkan untuk menggerakan roda perekonomian dan pembangunan," ujar Redi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya menyetor dividen dan pajak kepada negara. Selain dua pos tadi, BUMN harus menjadi motor pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
"BUMN tidak hanya membayar dividen dan pajak tapi juga harus menjalankan visi misi pembangunan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Rabu (30/8).
Seperti diketahui, BUMN merupakan agen pembangunan sehingga partisipasinya dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Belakangan, banyak BUMN mulai bersinergi untuk membantu pembangunan terutama di sejumlah wilayah Indonesia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca Selengkapnya
BUMN juga harus memperhatikan peran pembagunan ke Indonesia.
Baca Selengkapnya
Transformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Peningkatan tersebut terutama disalurkan kepada BUMN yang menjalankan fungsi strategis bagi negara seperti PLN, Pertamina, dan BULOG.
Baca Selengkapnya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Setoran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat meningkat drastis pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Laba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp 292 triliun.
Baca Selengkapnya
meminta pemerintah memperhatikan pengusaha swasta agar tak kalah saing dengan perusahaan-perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Setoran dividen BRI ke kas negara selama periode 2014-2023 berkisar di rentang Rp3,6 triliun hingga Rp23,23 triliun.
Baca Selengkapnya