DPR desak Menteri Jonan evaluasi 8 aturan hambat investasi

Merdeka.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Ruang Sidang Komisi VII, Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/8).

Dalam rapat ini, DPR RI meminta Jonan untuk mengevaluasi 8 Peraturan Menteri (Permen) yang telah dikeluarkan. Adapun dalam pandangan DPR, kedelapan Permen tersebut dinilai dapat menghambat investasi.

"Dari pengamatan kami ada 8 Permen ESDM yang diterbitkan menghambat. Dalam pelaksanaan dan pandangannya pun ada protes. Kemudian kita minta untuk dievaluasi," ungkap Pimpinan Sidang Komisi VII asal Partai Gerindra, Gus Irawan Pasaribu, di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta Pusat.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan aturan lainnya dan menghambat investasi.

"Komisi VII minta agar menteri (Ignasius Jonan) mengevaluasi peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dan ramah investasi. Ini sejalan dengan arahan Presiden," tandasnya.

Berikut 8 Permen ESDM yang menurut Komisi VII perlu dievaluasi.

1. Permen ESDM No.6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

2. Permen ESDM No.7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu Bara

3. Permen ESDM No.10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

4. Permen ESDM No.11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik

5. Permen ESDM No.12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Enerfi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik

6. Permen ESDM No.19 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batu Bara Untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power)

7. Permen ESDM No.42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

8. Permen ESDM No.43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.