DPR dituding jadi biang kerok lambannya pembangunan kilang RI
Merdeka.com - PT Pertamina Persero sampai saat ini baru memiliki tujuh kilang bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Minimnya jumlah kilang ini dibanding total kebutuhan nasional menjadi salah satu penyebab mahalnya harga BBM.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai pengembangan pembangunan kilang di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya salah satunya adalah terlalu banyak intervensi dari partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
"Terlalu banyak partai, jadinya keputusan menteri terulang-ulang," ujarnya dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Jakarta, Minggu (11/10).
-
Mengapa Pertamina membangun kilang baru di Balikpapan? Keberhasilan proyek RDMP Balikpapan akan menaikkan kapasitas produksi Kilang Balikpapan sebesar 100 ribu barrel per hari, yang artinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360 ribu barrel per hari dari kapasitas awal 260 ribu barrel hari.
-
Dimana proyek kilang baru Pertamina berada? Pertamina saat ini sedang fokus menyelesaikan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, dimana proyek tersebut memasuki milestone baru yaitu program Turn Around (TA) Revamp yang ditargetkan selesai di awal Mei 2024.
-
Mengapa pabrik kina Bukit Unggul dibangun? Saat itu, Pemerintah Hindia Belanda gencar menanam dan memproduksi olahan kina guna mengantisipasi serangan nyamuk Malaria yang sempat memakan korban ribuan warga Eropa di Batavia tahun 1800-an.
-
Kenapa Pertamina melakukan revitalisasi kilang? Tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk kilang tetapi juga memproduksi produk green energy seperti petrokimia, gas dan turunannya.
-
Kenapa Pertamina bangun terminal LPG di Bima dan Kupang? 'Terminal LPG Bima dan Kupang akan mendukung terwujudnya availability, accessibility, dan affordability energi khususnya LPG di wilayah NTB dan NTT. Penyelesaian PSN ini menjadi penting karena besarnya manfaat ketersediaan energi yang berkeadilan bagi masyarakat bahkan sampai pelosok,' jelas Riva.
-
Mengapa KEK Singhasari dibangun? Pemerintah RI membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dia menambahkan, pembangunan kilang sebaiknya tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun karena pembangunannya memerlukan proses yang panjang dan waktu lama. "Bangun kilang butuh waktu untuk pembebasan lahan dan tanah," tegasnya.
Agus membandingkan pembangunan kilang di Indonesia dengan Singapura. Keseriusan penggarapan kilang oleh pemerintah Singapura membuat negara tetangga tersebut mampu membangun kilang dalam jumlah banyak dalam waktu dua tahun.
"Singapura dua tahun kilang saja bisa bangun banyak sekali. Kita puluhan tahun nggak jadi-jadi," ungkapnya.
Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Gerindra Ramson Siagian membantah jika kelambanan pemerintah membangun kilang disebabkan pengaruh partai politik. Menurutnya, keputusan tetap berada di Menteri Sudirman Said, bukan DPR.
"Tidak ada hubungannya sama partai," kilahnya.
Sementara itu, Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan, pihaknya telah memiliki tujuh kilang beroperasi. "Totalnya sekarang lebih dari 5 juta kiloliter untuk penampungan minyak, kalau nggak di dalam negeri akan jauh sekali mengambil minyak," tutupnya.
Sejauh ini kilang milik Pertamina di antaranya Kilang Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, Kilang Dumai/Sei Pakning di Riau, Kilang Plaju di Sumatera Selatan, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, Kilang Kasim di Papua, dan Kilang Balongan. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meniru Presiden pertama RI Soekarno saat membangun IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaKejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca SelengkapnyaTaryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca SelengkapnyaPabrik ini didirikan pengusaha asal China namun memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaPDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono sebenarnya bukan mundur dari Kepala Otorita IKN tetapi dimundurkan karena tak mampu mengejar target dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaProgram hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.
Baca Selengkapnya