Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR dituding jadi biang kerok lambannya pembangunan kilang RI

DPR dituding jadi biang kerok lambannya pembangunan kilang RI Kilang Balongan. skyscrapercity.com

Merdeka.com - PT Pertamina Persero sampai saat ini baru memiliki tujuh kilang bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia. Minimnya jumlah kilang ini dibanding total kebutuhan nasional menjadi salah satu penyebab mahalnya harga BBM.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai pengembangan pembangunan kilang di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya salah satunya adalah terlalu banyak intervensi dari partai politik di‎ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

"Terlalu banyak partai, jadinya keputusan menteri terulang-ulang," ujarnya dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Jakarta, Minggu (11/10).

Orang lain juga bertanya?

Dia menambahkan, pembangunan kilang sebaiknya tidak mendapatkan intervensi dari pihak manapun karena pembangunannya memerlukan ‎proses yang panjang dan waktu lama. "Bangun kilang butuh waktu untuk pembebasan lahan dan tanah," tegasnya.

Agus membandingkan pembangunan kilang di Indonesia dengan Singapura. Keseriusan penggarapan kilang oleh pemerintah Singapura membuat negara tetangga tersebut mampu membangun kilang dalam jumlah banyak dalam waktu dua tahun.

"Singapura dua tahun kilang saja bisa bangun banyak sekali. Kita puluhan tahun nggak jadi-jadi," ungkapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Gerindra Ramson Siagian membantah jika kelambanan pemerintah membangun kilang disebabkan pengaruh partai politik. Menurutnya, keputusan tetap berada di Menteri Sudirman Said, bukan DPR.

"Tidak ada hubungannya sama partai," kilahnya.

Sementara itu, Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan, pihaknya telah memiliki tujuh kilang beroperasi. "Totalnya sekarang lebih dari 5 juta kiloliter untuk penampungan minyak, kalau nggak di dalam negeri akan jauh sekali mengambil minyak," tutupnya.

Sejauh ini kilang milik Pertamina di antaranya Kilang Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, Kilang Dumai/Sei Pakning di Riau, Kilang Plaju di Sumatera Selatan, Kilang Cilacap, Kilang Balikpapan, Kilang Kasim di Papua, dan Kilang Balongan. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Sentil Pembangunan IKN Harusnya Tiru Soekarno, Bukan Mengemis pada Modal Investor
PDIP Sentil Pembangunan IKN Harusnya Tiru Soekarno, Bukan Mengemis pada Modal Investor

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meniru Presiden pertama RI Soekarno saat membangun IKN Nusantara.

Baca Selengkapnya
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor
DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

Baca Selengkapnya
DPR: Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus
DPR: Perlu Panggil Bandung Bondowoso jadi Ketua IKN Ngejar Upacara HUT RI Agustus

Anggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menilai target mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak masuk akal.

Baca Selengkapnya
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas
Kasus Korupsi Pertambangan Ancam Program Hilirisasi, DPD Dukung Kejagung Usut Tuntas

Kejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.

Baca Selengkapnya
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas
Kerja DPR Dinilai Masih Minim, Hanya Bisa Sahkan UU DKJ Dari 47 RUU Prioritas

Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.

Baca Selengkapnya
Menengok Pabrik Produksi Tiang Pancang di Demak, Punya Peran Penting untuk Proyek IKN
Menengok Pabrik Produksi Tiang Pancang di Demak, Punya Peran Penting untuk Proyek IKN

Pabrik ini didirikan pengusaha asal China namun memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya
PDIP Dapat Bocoran, Bambang Susantono 'Dimundurkan' Karena Tak Dapat Investor untuk IKN
PDIP Dapat Bocoran, Bambang Susantono 'Dimundurkan' Karena Tak Dapat Investor untuk IKN

PDIP mendapatkan bocoran Bambang Susantono sebenarnya bukan mundur dari Kepala Otorita IKN tetapi dimundurkan karena tak mampu mengejar target dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Konglomerat Indonesia Ramai-Ramai Terjun ke Bisnis Smelter, Apa Untung dan Ruginya?
Konglomerat Indonesia Ramai-Ramai Terjun ke Bisnis Smelter, Apa Untung dan Ruginya?

Program hilirisasi ini merupakan kebijakan strategis jangka panjang yang pemerintah Indonesia telah lakukan.

Baca Selengkapnya
Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah
Luhut: Pemerintah Hanya Larang Ekspor Nikel Mentah

Hal ini dilakukan dalam rangka hilirisasi hasil bumi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas
VIDEO: Rapat Panas Komisi V Ke Pak Bas "Kita Kok Tak Yakin IKN Mampu Dimanfaatkan"

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR, hari ini.

Baca Selengkapnya