DPR: Jika Perppu keterbukaan pajak berlaku, DJP jangan kayak KPK

Merdeka.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mechias Marcus Mekeng mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan akan memberi kuasa besar kepada petugas pajak.

Oleh karena itu, aturan ini harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Petugas pajak jangan segan-segan menyampaikan secara terbuka oknum-oknum yang menunggak pajak.

Tak hanya itu, dia juga meminta agar kementerian keuangan memberi kesempatan kepada DPR untuk melakukan pengawasan terhadap petugas pajak bila dalam perjalanan terdapat hambatan terkait dengan pengumpulan pajak.

"Gimana mekanisme kita mau mengawasi (Petugas Pajak), yang saya tahu masih banyak tunggakan pajak yang belum tertagih. Dulu saya jadi ketua panja pajak yang saya tahu hampir Rp 55 triliun tidak tertagih, sekarang sudah lebih dari itu hampir Rp 100 triliun," ungkapnya dalam rapat dengan Menteri Keuangan, di DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

"Masalahnya kita tidak bisa buka itu siapa itu Rp 100 triliun itu? Siapa itu nasabahnya, jumlahnya berapa itu yang nggak bisa kita buka," tandas Mekeng.

Politisi Golkar itu meminta ada kesetaraan antara wajib pajak dan petugas Pajak. Dalam artian, DJP juga bersedia untuk menyampaikan secara gamblang bila terjadi kasus terhambatnya pengumpulan pajak.

"Kesetaraan harus ada. Jangan sampai wajib pajak saja bisa dibuka, tapi pada saat kita (DPR) yang mewakili wajib pajak mau buka yang macet itu jangan sampai berlindung di balik kekuasaan institusi, dan tidak bisa dibuka," tegasnya.

"Kalau Perppu ini berlaku kekuasaan Dirjen pajak sangat powerfull, jangan sampai berubah kayak KPK lagi," pungkasnya.