Follow
DPR Kecewa Pemerintah Bakal Impor Beras Mendekati Panen Raya
Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menyayangkan rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah di tengah persiapan panen raya petani Indonesia. Padahal cadangan beras sebagai bahan pokok masih bisa mencukupi hingga bulan Mei 2021 mendatang.
Wakil Ketua Komisi IV dari Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono mengatakan sebelum diumumkan rencana impor tersebut, Komisi IV DPR RI telah mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan cadangan kebutuhan beras sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan stok beras di Bulog mencapai 850 ribu ton .
"Mereka meyakinkan perkiraan produksi ini akan cukup memenuhi kebutuhan kita. Stok Bulog juga 850 ribu ton kalau tidak salah," kata Budi saat berbincang dengan merdeka.com, Jakarta, Rabu (24/3).
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Apa yang disampaikan Menlu Retno kepada Komisi I DPR RI? 'Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak,' kata Retno.
-
Apa yang dibicarakan Menteri Basuki di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya: 'Terus kadang kala ada beberapa dari pemerintah yang mengatakan ya untuk yang mampu itu untuk subsidi untuk yang tidak mampu. Mohon maaf pak, subsidi itu kewajibannya negara bukan sesama warga negara memberi subsidi. Kalau sesama warga negara itu namanya gotong royong dan alangkah malunya negara yang tidak mampu hadir untuk menjawab tantangan yang masyarakat hadapi,' tanya Irine.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
Namun, dalam rapat DPR dengan Kementerian Perdagangan menyatakan stok beras yang dimiliki disebut kurang sehingga membutuhkan impor beras hingga 1 juta ton.
"Jadi kita ini harus bertumpu pada datanya siapa. Makanya data ini harus dikaji ulang," ungkapnya.
Rencana impor beras tersebut pun bersamaan dengan persiapan panen padi petani. Terlebih harga gabah kering menurut data BPS susah turun Rp 1.000. Padahal bagi petani turunnya harga gabah kering ratusan rupiah per kilogram pun sudah memberatkan.
"Harga gabah kering di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Lampung turunnya sampai Rp 1.000 per kilo. Turun Rp 100 - Rp 200 saja mereka sudah pusing, apalagi ini sampai Rp 1.000," kata dia.
Tunggu Panen Raya
Seharusnya, bila pemerintah berencana untuk impor beras, sebaiknya menunggu panen raya terlebih dulu. Setelah dilakukan pendataan hasil produksi, barulah membuka keran impor bila stok beras yang ada dinilai tidak mencukupi kebutuhan.
"Makanya saya bilang ke Pak Menteri, bapak harus bela petani, yakinkan presiden sampai Mei ini bisa ada stok," kata dia.
Budi menyebut, mayoritas fraksi di Komisi IV DPR menolak rencana impor beras tersebut. Sebab hal ini tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk mendorong Indonesia kembali swasembada pangan.
"Makanya kita, Komisi IV menolak rencana itu karena ini melukai hati para petani dan kontradiktif dengan rencana yang mau bangun sektor pertanian," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca Selengkapnya
Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka bicara keras saat rapat dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Bulog.
Baca Selengkapnya
DPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca Selengkapnya
Komisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca Selengkapnya
Johan keras menyinggung tata kelola beras yang amburadul
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengatakan, kondisi beras yang mahal dan langka
Baca Selengkapnya
Megawati ingin para petani menikmati hasil kerjanya, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam kecewa dengan harga beras yang melambung tinggi
Baca Selengkapnya
Mark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Arya Bima mengkritik soal produksi beras yang makin langka jelang puasa dan lebaran
Baca Selengkapnya
Pembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Baca Selengkapnya