DPR minta Jokowi penuhi keinginan operator Blok Masela
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Fadel Muhammad mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menghargai keinginan Shell dan Inpex Corporation selaku investor untuk membangun kilang terapung di Blok Masela. Alasannya, Indonesia bakal kehilangan kepercayaan dari investor.
"Saya jelaskan singkat, sekarang saya mau bikin industri, saya punya uang, saya bikin penelitian tiga tahun, setelah itu saya bilang ingin bikin industri pengolahan rumput laut itu di laut, bisa aja, jangan saya bikin di darat saja lebih murah. tapi mereka minta di laut. Saya bisa saja bilang, orang saya mau bikin di darat kok, orang saya yang punya uang. saya tahu di mana multiplier effectnya. Ini harus dihargai keinginan investor, seperti ini belum pernah terjadi zaman Presiden Soeharto dan SBY," ujar Fadel saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/3).
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah harus lebih cepat mengambil sikap. Sebab, banyak persoalan di sektor energi yang masih belum terselesaikan, seperti Freeport, Chevron serta soal pembangunan Smelter.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Mengapa Presiden Jokowi menerapkan strategi gas-rem? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
"Setelah kami teliti di komisi VII itu tidak perlu diperdebatkan, bikin saja di Gresik, karena di Papua belum siap. Yang penting nilai tambah di Indonesia. Jadi harus ada keberanian politik seperti ini. Kalau seperti ini saya kasihan negeri ini, kasihan Presiden," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaMasinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaMenkumham Yasonna Laoly menyebut, pembahasan RUU Perampasan Aset masih menjadi prioritas pemerintah.
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaPDIP meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Kembali Singgung UU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPR
Baca SelengkapnyaJokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaSupres RUU Perampasan Aset sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal Mei 2023.
Baca Selengkapnya