DPR minta KKP tak hanya tangani pencurian ikan ilegal
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar tidak hanya fokus pada penanganan pencurian ikan. Menurutnya, masih banyak hal strategis dalam sektor kelautan dan perikanan yang perlu diperhatikan secara seksama.
Dia menilai, KKP juga harus fokus dalam melakukan pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan. Sebab, memerangi pencurian ikan di laut Indonesia bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI AL.
"Konsentrasi KKP lebih banyak kepada pemberantasan pencurian ikan juga mengakibatkan produksi ikan nasional menurun," kata Bambang seperti ditulis Antara, Sabtu (22/10).
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Apa saja yang didorong KKP untuk nelayan dan keluarganya? KKP terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya. Istri nelayan diajak cermat membaca peluang usaha, di antaranya mengolah ikan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Kenapa KKP mendorong konsumsi ikan yang berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan,' ujar Budi.
-
Bagaimana KKP menjaga sumber daya perikanan untuk generasi mendatang? 'Kata kunci generasi emas adalah era Indonesia memiliki SDM yang berdaya saing,' tuturnya.Senada, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana beberapa waktu lalu mengatakan generasi emas adalah generasi yang cerdas, sehat, kuat, dan memiliki karakter yang baik.
Dengan menurunnya produksi ikan nasional, maka akan membuka peluang lebih besar terhadap impor ikan. Padahal, jika pemerintah menyeimbangkan peningkatan sektor perikanan dari internal dan eksternal, maka Indonesia tidak perlu mengimpor ikan dari negara lain.
Selain itu, Bambang juga mendesak agar pemerintah menyediakan infrastruktur pelabuhan perikanan laut yang memadai, serta kapal penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam rangkaian kerjanya ke Maluku dan Sulawesi Utara, menyempatkan diri berkunjung ke pabrik pengolahan dan pengalengan ikan PT Delta Pasific Indotuna, Terminal Petikemas Bitung dan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
Dalam kegiatan ini, JK mendapati pasokan ikan menurun drastis lantaran kapal-kapal terhambat beroperasi akibat adanya aturan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Aturan tersebut yakni moratorium perizinan kapal eks asing dan pelarangan transhipment sejak 2014, serta kewajiban pengukuran ulang untuk kapal-kapal nelayan.
Bahkan, untuk bisa tetap berproduksi, sebagian pabrik pengolahan ikan sudah mengimpor bahan baku ikan, meski sebenarnya ikan yang dibutuhkan melimpah di perairan Indonesia. Hanya saja tidak ada kapal nelayan yang mengambil ikan-ikan tersebut lantaran terbentur aturan yang dikeluarkan oleh KKP.
"(ikan sudah impor) Iya kita perlu perhatikan itu," kata JK di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, Jumat (18/3).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono mengumumkan bahwa KKP akan membangun infrastruktur Ocean Big Data
Baca SelengkapnyaPung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAdin menambahkan, selain memberikan bantuan ikan ke warga, pihaknya juga memusnahkan barang-barang yang meliputi ikan invasive, pakan, obat ikan tidak terdaftar
Baca SelengkapnyaLuluk menyampaikan Indonesia berperan penting mendorong keberlanjutan ekonomi laut dan ketahanan pangan global.
Baca SelengkapnyaAturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca Selengkapnyadipasangkan pada kapal-kapal yang difokuskan untuk menjaga kawasan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Laut Sulawesi (Utara).
Baca SelengkapnyaKKP menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan ke nelayan Banyuwangi.
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca SelengkapnyaPelanggaran yang dilakukan oleh kapal Indonesia ini berdampak langsung pada potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaKementerian seharusnya bisa memastikan ketersediaan BBM dan alat tangkap yang baik bagi nelayan.
Baca Selengkapnya