Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR minta pemerintah selesaikan kasus pajak air Inalum

DPR minta pemerintah selesaikan kasus pajak air Inalum Pabrik Inalum. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pajak air permukaan (PAP) pada PT PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Hingga saat ini, perusahaan pelat merah tersebut masih tetap merasa keberatan dengan tingginya PAP.

BUMN aluminium tersebut keberatan dengan langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menagih pajak air permukaan (PAP) dengan tarif industri progresif sebesar Rp 1.444 per m3, di mana pajak selama 1 tahun PT Inalum (Asahan II) mencapai Rp 500 miliar. Oleh karena itu, PT Inalum meminta Pemprov Sumut untuk mengganti beban pajaknya berdasarkan tarif pembangkit listrik, bukan tarif industri.

Melihat kondisi ini, DPR tak ingin persoalan ini terus berlarut-larut. Apalagi, dia menilai Inalum merupakan salah satu BUMN yang cukup besar memberikan keuntungan bagi negara.

"Sepanjang ini Inalum cukup moncer dalam hal mencetak laba. Saya kira pemerintah pusat dan kementerian terkait serta Pemda Sumut yang harus clear-kan," kata Hafisz di Jakarta, Kamis (3/12).

Menurut Hafisz, semestinya permasalahan ini dapat cepat diatasi karena keduanya sama-sama bagian dari pemerintahan. Hal ini penting segera diselesaikan, agar Inalum sebagai bagian dari BUMN segera bisa melakukan pengembangan usahanya dan tidak lagi menemui kendala birokrasi.

"Jadi ini kan urusan pemerintah dengan pemerintah (BUMN). Alangkah baiknya segera diselesaikan," jelas dia.

Untuk itu, DPR menyarankan agar ada perbaikan aturan birokrasi dalam industri dan dunia usaha. Tujuannya agar tercapai pertumbuhan ekonomi sesuai target, misalnya terciptanya kesepemahaman aturan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.

"Yang jelas keputusan menteri harus bisa diterima oleh kepala daerah. Jika ada perbedaan persepsi maka harus diselesaikan oleh tingkat di atasnya. Tidak boleh bupati beda dengan gubernur dan gubernur beda dengan kementerian, apalagi beda dengan PP (Peraturan Pemerintah)," pungkas dia. (mdk/sau)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Saling Serang PDIP dan Gerindra soal PPN 12 Persen
Saling Serang PDIP dan Gerindra soal PPN 12 Persen

Kedua partai besar itu saling sindir terkait kebijakan fiskal yang berlaku pada Januari 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP
PSI Soal PPN 12 Persen: Lihat Jejak Digital, PDIP Jadi Pengusul dan Terlibat Panja UU HPP

PSI menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Protes Keras Rieke 'Oneng' Tahan Nangis di DPR Mohon ke Prabowo Batalkan Kenaikan PPN 12%
VIDEO: Protes Keras Rieke 'Oneng' Tahan Nangis di DPR Mohon ke Prabowo Batalkan Kenaikan PPN 12%

Rieke 'Oneng' memohon kepada Presiden Prabowo untuk membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rieke 'Oneng' Tegas, DPR Tolak Bantu Indofarma Rp2,2 T
VIDEO: Rieke 'Oneng' Tegas, DPR Tolak Bantu Indofarma Rp2,2 T "Urus Dulu Internal Perusahaan!"

Rieke meminta Indofarma membenahi terlebih dahulu internal perusahaan tersebut.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal
Di Depan PPATK & KPK, Ketua Komisi III Sindir Mandeknya RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal

Komisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.

Baca Selengkapnya
PDIP Tolak Kebijakan PPN 12 Persen, PAN: Lempar Batu Sembunyi Tangan
PDIP Tolak Kebijakan PPN 12 Persen, PAN: Lempar Batu Sembunyi Tangan

PAN menyesalkan sikap PDIP yang menolak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang
Chico Hakim: PDIP Tidak Tolak Kenaikan PPN 12 Persen, Hanya Minta Pemerintah Kaji Ulang

Juru Bicara DPP PDIP, Chico Hakim menegaskan, PDIP bukan inisiaor UU tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Gerindra Vs PDIP Saling Lempar 'Bola Panas' Soal Kenaikan PPN 12 Persen
VIDEO: Gerindra Vs PDIP Saling Lempar 'Bola Panas' Soal Kenaikan PPN 12 Persen

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada Januari 2025, memicu perdebatan sengit antara Partai Gerindra dengan PDIP

Baca Selengkapnya
NasDem Sebut PDIP Politisasi Isu PPN 12 Persen untuk Raih Simpati Publik
NasDem Sebut PDIP Politisasi Isu PPN 12 Persen untuk Raih Simpati Publik

NasDem menilai PDIP tidak konsisten karena telah mengkhianati atau mengingkari kesepakatan yang dibuat bersama antara Pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya