DPR panggil Kemendag, Kementan dan Bulog evaluasi putusan impor beras
Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengevaluasi kebijakan impor beras yang diambil Kementerian Perdagangan. Selain Kemendag, DPR juga akan memanggil Kementerian Pertanian dan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
"Kita akan evaluasi kebijakan Kementerian Perdagangan yang melakukan impor beras tambahan lima ratus ribu ton tahun ini," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azam Asman Natawijaya, seperti dikutip dari Antara usai melakukan peninjauan harga dan stok kebutuhan bahan pokok di Pasar Terong, Kota Makassar, Jumat (25/5).
Menurut Azam, Sulsel sebagai daerah lumbung pangan dapat menjadi gambaran kondisi penyediaan beras secara nasional.
-
Bagaimana DPR ingin membantu mengatasi mahalnya beras? 'Untuk itu, kami ingin mendorong pemerintah supaya terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga beras,' ungkap Puteri.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Komisi VI DPR? Rapat membahas sejumlah isu, salah satunya distribusi BBM subsidi.
-
Siapa yang menugaskan BULOG impor beras? 'Di tengah situasi yang sangat sulit mendapatkan beras impor, BULOG sudah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton dari kuota tambahan penugasan importasi beras dari pemerintah di akhir tahun 2023 sebanyak 1,5 juta ton', ujar Tomi.
-
Kenapa Bulog impor beras? Selanjutnya menyikapi bahaya El Nino yang berdampak pada kelangkaan pasokan, Bulog juga ditugaskan menambah pasokan dari importasi.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan tim Komisi VI DPR RI ke Pasar Terong, salah satu pasar terbesar di Kota Makassar, pihaknya menemukan jika harga beras relatif lebih murah dibandingkan daerah lain yang tidak mengalami surplus. "Sulsel surplus dan bisa menjadi penyedia beras bagi daerah lain," ujarnya.
Pihaknya juga menemukan jika di wilayah ini, masyarakat lebih memilih membeli beras premium dibandingkan beras Bulog, meskipun harganya lebih mahal. "Ini juga menjadi masukan bagi Bulog agar juga memperhatikan kualitas berasnya," imbuh Azam.
Dalam peninjauan ini, Komisi VI DPR RI didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel Tautoto Tanaranggina, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Hadi Basalamah, Kepala Divre Bulog Sulselbar, Din Syamsuddin dan beberapa perwakilan tim Satgas Pangan Sulsel.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu untuk memastikan pengelolaan pangan berpihak kepada rakyat
Baca SelengkapnyaDugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaDPR didesak untuk membuat pansus untuk menyelesaikan skandal impor beras bulog
Baca SelengkapnyaKomisi IV DPR menilai, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras.
Baca SelengkapnyaMark up impor beras diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca SelengkapnyaSebanyak 490.000 ton beras impor tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak
Baca SelengkapnyaPelaporan ini buntut dari keterlambatan bongkar muat impor beras seberat 2,2 juta ton
Baca SelengkapnyaTeguran ini terjadi di tengah skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
Baca SelengkapnyaPihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengatakan, kondisi beras yang mahal dan langka
Baca SelengkapnyaPembentukan Pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal skandal mark up impor beras.
Baca Selengkapnya