Follow
DPR: Rakyat di ujung RI bisa beli BBM dengan harga 30 kali lipat dari Jakarta
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) lebih jeli dalam melakukan pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Salah satunya dengan menggandeng Kepolisian dalam aspek pengawasan.
Ketua DPR, Bambang Soesatyo, berpesan para anggota komisioner BPH Migas untuk sungguh-sungguh merealisasikan program BBM satu harga. Agar masyarakat di wilayah terdepan, terluar dan terpencil (3T) mudah mendapatkan dan merasakan BBM jenis Premium penugasan dan Solar subsidi dengan harga ketetapan pemerintah.
"Kami berpesan agar cita-cita Presiden Republik Indonesia harga BBM di seluruh Indonesia satu harga itu bisa segera terwujud. Selama ini ada rakyat di ujung sana sudah susah beli BBMnya jauh dan lebih mahal lagi, bisa 20 sampai 30 kali lipat dari harga yang kita beli di Jakarta," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas pastikan BBM subsidi tepat sasaran? 'Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,' jelas Halim.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas untuk mengatur penyaluran BBM? 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
Bambang melanjutkan, pelaksanaan program BBM satu harga harus diawasi dan akan meminta bantuan Kepolisian untuk mengawasi proses penyaluran BBM satu harga agar tidak ada penyalahgunaan. "Kami juga akan minta Kepolisian mulai Polda, Polres, Polsek sampai ke desa-desa untuk mengawasi," ucap Bambang.
Bambang pun meminta Kepolisian menindak tegas para penimbun BBM yang dialokasikan untuk BBM satu harga. "Terutama menangkap penimbun yang mainkan harga ada di desa-desa. Kalau sudah ditertibkan seperti penimbun bahan pokok besar itu saya yakin satu harga dapat dinikmati masyarakat," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Program BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM.
Baca Selengkapnya
Eddy menyampaikan, kenaikan atau penyesuaian harga BBM non subsidi itu bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat saat ini.
Baca Selengkapnya
DPR mendukung upaya Pertamina memperluas distribusi BBM hingga pelosok Nusantara.
Baca Selengkapnya
BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca Selengkapnya
Beroperasinya 51 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru ini menjadi wujud komitmen Pemerintah dalam memastikan energi yang berkeadilan
Baca Selengkapnya
Dengan adanya BBM Satu Harga ini masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM.
Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran berencana melakukan efisiensi terhadap penyaluran subsidi energi seperti Pertalite dan LPG 3 Kg.
Baca Selengkapnya
Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca Selengkapnya
Arifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca Selengkapnya
Pembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran menjelaskan isu pemangkasan subsidi BBM untuk makan siang gratis.
Baca Selengkapnya
BBM rendah sulfur yang selama ini diproduksi Pertamina, seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex mengandung BBM rendah sulfur dengan 50 ppm.
Baca Selengkapnya