DPR sebut pengeboran ilegal di daerah dapat rugikan negara

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan mengusut tuntas praktik pengeboran ilegal (illegal drilling) minyak di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selain membahayakan keselamatan dan keamanan para penambang, praktik illegal drilling pada ratusan sumur minyak juga berpotensi merugikan negara.

"Praktik illegal drilling tak boleh dibiarkan terjadi lagi, apalagi sampai menimbulkan korban. Untung tak ada korban nyawa," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu di Jakarta, Selasa (17/1).

Pada Rabu (11/1) malam terjadi ledakan pada sebuah sumur minyak di Talang Saba Dusun III, Desa Tanjung Keputran, Kecamatan Plakat Tinggi, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan. Ledakan itu terjadi malam saat pekerja sedang memindahkan minyak ke dalam drum. Pada saat bersamaan muncul ledakan dari mesin pompa dan menimbulkan percikan api lalu menyambar drum minyak. Sambaran api menyebabkan kebakaran besar dan para pekerja kesulitan ke luar dari kobaran api. Sebanyak 18 orang menderita luka bakar dan dibawa ke Puskesmas Pembantu Sialang Agung guna pertolongan pertama, selanjutya dirujuk ke RSUD Sekayu Musi Banyuasin.

Gus Irawan meminta pihak kepolisian daerah untuk mengusut tuntas pelaku di belakang praktik pengeboran ilegal di Muba. Sebab, praktik pengeboran ilegal yang membahayakan keselamatan penambang dan mengabaikan aspek lingkungan itu bukan hanya terjadi pada sumur minyak di lahan masyarakat, tapi juga pada lahan yang berada pada wilayah kerja milik kontraktor kontrak kerja sama (KKS) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Kami minta (polisi) mengusut tuntas, siapa yang bermain di belakangnya. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegasnya.

Sementara itu, Pengamat minyak dan gas bumi Ibrahim Hasyim, mengatakan praktik pengeboran minyak ilegal di Muba sudah lama berlangsung. Namun, hingga kini penegak hukum dan pemerintah daerah serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, belum memberikan tindakan yang efektif.

"Jika tidak diselesaikan secara tuntas, gurita masalah akan semakin rumit," kata Ibrahim.

Menurutnya, Muba termasuk salah satu wilayah yang memiliki potensi minyak kendati jumlahnya tidak besar. Karena itu, ada KKKS yang belum mengoptimalkan minyak dari sumur-sumur dari era puluhan tahun lalu karena produksinya kemungkinan minimalis sehingga tidak efisien bila dilakukan eksploitasi. Di sisi lain, lanjut Ibrahim, keberadaan minyak dan bahkan gas juga terdapat di dalam tanah yang aset atau lahannya dimiliki secara pribadi oleh warga masyarakat.

Ibrahim menambahkan, pengeboran sumur minyak di lahan milik pribadi/masyarakat sangat membahayakan karena praktik pengeboran dilakukan secara tradisional dan mengabaikan prosedur operasi standar pengeboran migas. Selain bahaya keselamatan dan keamanan bagi diri penambang, praktik pengeboran ilegal itu juga membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan.

"Siapa yang bertanggungjawab atas limbah B3 dari praktik pengeboran minyak ilegal itu," katanya.

Kapolda Sumatera Selatan Inspektur Jenderal (Polisi) Agung Budi Maryoto mengatakan aksi illegal drilling yang memicu ledakan dan menyebabkan 18 korban luka di Talang Saba Dusun III, Kecamatan Plakat Tinggi, Muba, pihaknya telah menerjukan tim gabungan yang terdiri atas kepolisian dari unsur Direktorat Kriminal Khusus, dokter, PT Pertamina EP, dan lainnya untuk menyelidiki penyebab ledakan sumur ilegal tersebut.

"Selain peristiwa ledakan, kami pun akan menyelidiki terkait kegiatan pengeboran sumur ilegalnya tersebut. Ini pun akan kami selidiki hingga akarnya, antisipasi agar tidak terjadi lagi dan tidak memakan korban lagi," jelas Agung. (mdk/sau)