DPR Setujui Kucurkan PMN Rp73,62 Triliun untuk 10 BUMN di 2023
Merdeka.com - Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Menteri BUMN Erick Thohir terkait penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) ke 10 BUMN sebesar Rp73,62 triliun di 2023. PMN ini dibagi menjadi dua kategori. Yakni PMN Tunai dan PMN Non Tunai yang dikucurkan melalui aksi korporasi yang dilakukan perusahaan pelat merah.
"Komisi VI DPR Ri menyetujui usulan penyertaan modal negara tunai tahun 2023," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Haekal dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, di Gedung DPR RI, Senin (4/7).
Rinciannya, PMN Tunai akan diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp10 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, Gardu Induk dan disribusi, termasuk didalamnya pelaksanaan Pgra Listrik Desa dan Pembangkit EBT (Penugasan).
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa tujuan PMN tunai dan non tunai? Komisi XI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai dan non tunai bagi sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah pada APBN tahun anggaran 2024.'Komisi XI DPR RI menyetujui PMN tunai dan non tunai pada APBN tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut PMN tunai Tahun anggaran 2024,' kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie dalam Rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Rabu (3/7).
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
PT LEN INdustri (Persero)/Defend ID sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan untuk pemebangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, aunisi, medium tank, kendaraan temput dan modernisas senjata (pengembangan usaha).
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) / ID Food sebesar Rp2 triliun yang akan digunakan dalam rangka mempperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (pengembangan usaha). PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp30,56 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol trans sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi JTTS tahap I dan Tahap II.
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp9,5 triliun yang akan digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariisata dan infrastruktur avias, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika (Penugasan dan pengembangan Usaha).
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp6 triliun yang akan digunakan untuk pelakaanaan penugasan penjaminam KUR yanh dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (Penugasan). PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,1 triliun yang akan dgunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan proyek KCJB.
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp3 triliun yang akan digunakan dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan (pengembangan usaha).
Perum DAMRI sebesar Rp867 miliar yang akan dignakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisns perusahaan (penugasan dan pengembangan usaha).
Perum Lembaga Penyelenggata Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav Indonesia sebesar Rp790 miliar yang akan digunakan dalam rangka mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM system (penugasan).
Selain itu, Haekal juga membacakan persetujuan terhadap usulan PMN Non Tunai kepada sejumlah perusahaan pelat merah. Di antaranya, PT LEN Industri (Persero)/Defend ID sebesar Rp838,4 miliar yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikkan kinerja perusahaan.
"PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan," kata dia.
Kemudian, PT Rajawali Nusatara Indonesia (persero)/ID Food sebesar Rp2,6 triliun yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
Komisi VI DPR RI juga turut menyetujui adanya langkah aksi korporasi yang akan dilakukan oleh BUMN. Ini mencakup Krakatau Steel hingga Garuda Indonesia.
Rinciannya, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan menjual saham jenis saham dalam pertepel dengan metode privatisasi Right Issue yang akan digunakan untuk pembayaran utang dan pengembangan usaha dan Komisi VI mengusulkan Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan keterlibatan BUMN lain dalam pelaksanaan aksi korporasi ini.
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi Right Issue sesuai dengan persetujuan Inbreng Semen Baturaja pada Semen Indonesia sebagai implementasi kebijakan Kementerian BUMN dalam melakukan integrasi BUMN Sub Klaster Semen demi penguatan BUMN dalam persaingan industri semen.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi Right Issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp3 triliun. PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi Right Issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp1,98 triliun.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi Right Issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sampai dengan Rp2,98 triliun. PT Semen Kupang akan menjual saham pemerintah dengan metode privatisasi penjualan saham secara langsung kepada investor.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam hal tambahan Penyertaan Modal Negara dari cadangan pembiayaan investasi APBN TA 2022 kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp7,5 triliun yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, serta penjualan saham jenis saham dalam portepel dengan metode right issue PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
"Dalam rangka tindak lanjut persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp7,5 triliun; konversi utang obligasi wajib konversi sebesar Rp1 triliun oleh Pemerintah; penyertaan modal dari pemegang saham lain dan atau publik; serta konverssi utang menjadi saham dari nilai claim settlement kreditur," tuturnya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaErick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca SelengkapnyaUsulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaHusein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca SelengkapnyaHingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca SelengkapnyaKemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN.
Baca SelengkapnyaSebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaErick menagih Komisi VI DPR sambil mengulurkan tangan terkait Rancangan Undang-Undang BUMN.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Target Dividen BUMN 2024 Bisa Tembus Rp85 Triliun di 2024
Baca Selengkapnya