Empat BUMN kena jurus kepret Menko Rizal Ramli

Merdeka.com - Hampir sebulan Rizal Ramli menjalankan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya di kabinet kerja Jokowi-JK. Sehari setelah dilantik sebagai menteri, sorotan publik tak pernah lepas dari sosok Rizal Ramli yang memang ceplas ceplos dan hobi mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya tak tepat.

Kebiasaan itu masih tetap dipertahankan meski sudah berada di dalam kabinet. Dia tidak segan berbeda pandangan dengan sesama koleganya di dalam kabinet. Bahkan, dia juga berani menantang debat Wakil Presiden Jusuf Kalla soal proyek listrik 35.000 MW yang dinilainya terlalu ambisius.

Rizal Ramli masuk kabinet dengan segudang pekerjaan rumah dan tantangan besar di sektor kemaritiman dan sumber daya. Mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini mengaku menyiapkan tim khusus untuk mengerjakan PR yang jadi tanggung-jawabnya. Dia mengaku tidak segan mengeluarkan jurus kepret untuk pihak-pihak yang tidak manut dengan cara kerjanya.

Tidak heran jika akhirnya banyak pihak menudingnya sebagai tukang bikin onar. Namun dia tak mau ambil pusing. Kegaduhan yang terjadi belakangan ini disebutnya kegaduhan berisi. Dia juga mengklaim hanya mengungkap fakta, tak berniat membuat gaduh.

Dalam sebulan ini, setidaknya sudah ada empat perusahaan BUMN yang kena jurus kepret Rizal Ramli. Merdeka.com mencatatnya. Berikut paparannya.

Garuda Indonesia

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.

"Delapan minggu lalu saya ketemu presiden. Saya minta utang Garuda direstrukturisasi. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi," ujar Rizal di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Rizal menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.

Pasalnya, dia melihat pada bulan Juli 2015, Garuda beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350 sebanyak 30 unit. Padahal itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa.

Rizal berangkat dari pengalaman industri penerbangan Singapura. Sektor penerbangan negeri Singa termasuk yang paling maju. Namun, lama kelamaan babak belur oleh gempuran Emirates dan Etihad.

"Jadi jangan diajak Garuda bangkrut lagi. Saya minta dibatalkan pembelian itu. Ganti dengan pesawat yang lebih rendah kelasnya A 320. Kita kuasai dulu pasar domestik dan Asia. Misalnya diadu sama JAL," ucap Rizal seraya berharap pembelian pesawat baru dibatalkan oleh Garuda.

PT. PLN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyentil kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjual listrik dengan voucher atau pulsa token.

Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.

"Kami minta lakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).

Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.

Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.

"Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.

Sentilan Menko Rizal itu langsung ditanggapi bos PLN, Sofyan Basyir. Pihaknya berjanji akan memaksimalkan daya untuk masyarakat dengan memotong biaya administrasi jadi Rp 5.000. "Kami usahakan, jadi beli Rp 100.000, listriknya bisa 95.000," terang Sofyan.

PT. Pertamina

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik rencana pembangunan gudang atau storage Bahan Bakar Minyak.

"Kami laporkan, kemarin ada rapat bersama Presiden. Lalu, Pertamina ada keinginan membangun storage supaya stok BBM naik dari 18 hari menjadi 30 hari," katanya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, Rabu (9/9).

Namun, menurutnya, presiden memutuskan proyek senilai USD 2,4 miliar itu belum perlu. Pertimbangannya, impor BBM saat ini dinilai belum memberatkan kantong Pertamina.

"Kita membeli setengah juta barel minyak mentah dan setengah juta finished oil (BBM) setiap hari, ngapain kita bikin storage?" katanya.

Fasilitas penyimpanan itu, lanjut Rizal, seharusnya dibangun oleh importir minyak.

"Siapa yang jual barang ke Indonesia, mereka yang (harus) bikin storage-nya."

Selain itu, Rizal juga mempertanyakan proyek pipa transmisi BBM.

"Yang lebih urgen adalah pipa untuk gas, karena potensinya masih 60-70 tahun lagi," katanya. "City gas, dari Papua. Sehingga masyarakat bisa pakai gas kota, ramah lingkungan. Pembangunannya USD5 miliar saja."

Rizal Ramli menyebut banyak pihak gerah dengan pernyataannya itu. Sayang, dia tak menjelaskan siapa pihak yang dimaksud.

"Banyak yang kecewa, sponsor-sponsor itu. Tapi kalau saya sebutkan namanya nanti ramai lagi," kata Rizal.

Pelindo

Soal pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priok, Menko Rizal Ramli menebar ancaman ke PT Pelindo II. Terutama jika mereka menolak pembangunan kereta pelabuhan.

"Karena mungkin bisnisnya kan kalau ada kereta api bisa berkurang. Sebab itu kami mau tegas, kali ini tidak ada lagi penolakan. Kalau menolak kita kepret! Esensinya harus ada jalur KA ke lokasi unloading," kata Rizal yang ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/8).

Rizal menambahkan pembangunan jalur kereta tersebut juga dapat mengurangi hampir sepertiga kemacetan dari dan menuju pelabuhan. 

"Memang ini akan merugikan pendapatan dari tracking business. Tapi kan ini buat kepentingan nasional. Untuk yang lebih besar, karena enggak bagus juga ngantri berhari-hari," jelas dia.

Selain itu, lanjutnya, penetapan denda sewa pelabuhan yang rendah membuat kontainer menumpuk di pelabuhan. Denda sewa yang ditetapkan hanya sebesar Rp 27.500 per hari/kontainer 20 feet. 

Angka tersebut, menurutnya, sangat murah sehingga importir lebih suka menyimpan barangnya di pelabuhan daripada membayar sewa gudang di luar pelabuhan yang jauh lebih mahal.

"Nah Pelindo memang senang juga kalau kontainernya tetap di situ, karena bayar kan. Walaupun murah, tapi hitung-hitungan dari tim kami, Pelindo dapat Rp 1 triliun itu kalau lama. Jadi Kita gunakan pricing policy untuk ubah behaviour," ujar dia.

Lebih dari itu, Rizal mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan polisi dan TNI berantas mafia dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Kita akan cari pelaku dan orang yang di belakangnya. Mau dia pejabat atau bukan akan kita selesaikan sampai tuntas," kata Rizal.

Selain itu, Rizal juga menuding PT Pelindo II selaku operator pelabuhan Tanjung Priok dinilai menjadi biang keladi tingginya biaya logistik di Indonesia. Penolakan Pelindo pada kehadiran kereta pelabuhan menjadi salah satu penyebab lambannya waktu bongkar muat atau dwelling time.

"Karena mungkin bisnisnya kan kalau ada kereta api bisa berkurang. Sebab itu kami mau tegas, kali ini tidak ada lagi penolakan. Kalau menolak kita kepret. Esensinya harus ada jalur KA ke lokasi unloading," kata Rizal Ramli yang ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (25/8).

Menko Rizal menambahkan pembangunan jalur kereta tersebut juga dapat mengurangi hampir sepertiga kemacetan dari dan menuju pelabuhan. "Memang ini akan merugikan pendapatan dari tracking business. Tapi kan ini buat kepentingan nasional. Untuk yang lebih besar, karena enggak bagus juga ngantri berhari-hari," jelas dia.

Selain itu, lanjutnya, penetapan denda sewa pelabuhan yang rendah membuat kontainer menumpuk di pelabuhan. Denda sewa yang ditetapkan hanya sebesar Rp 27.500 per hari/kontainer 20 feet. 

Angka tersebut, menurutnya, sangat murah sehingga importir lebih suka menyimpan barangnya di pelabuhan daripada membayar sewa gudang di luar pelabuhan yang jauh lebih mahal.

"Nah Pelindo memang senang juga kalau kontainernya tetap di situ, karena bayar kan. Walaupun murah, tapi hitung-hitungan dari tim kami, Pelindo dapat Rp 1 triliun itu kalau lama. Jadi Kita gunakan pricing policy untuk ubah behaviour," ujar dia.

Pemerintah juga bakal membuat dua jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau. Untuk jalur merah akan diberikan pada importir yang harus diperiksa terlebih dahulu. Sedangkan, jalur hijau akan diberikan untuk importir yang kredibel untuk bisa lewat tanpa harus diperiksa. 

Untuk proses pre audit, kata dia, tidak perlu lagi dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok, tetapi dilakukan di pabriknya.

"Pada dasarnya kami mahami kalau di Tanjung Priok banyak mafia, kami akan sikat kalau masih bercanda. Kalau ada pejabat yang macam-macam ya kita geser. Kalau ada swasta yang macam-macam, ya kita sikat. Kita hentikan kontraknya," pungkas dia.