Follow
Erick Thohir Catat Dana PMN Baru Cair Rp6,2 Triliun
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat Penyertaan Modal Negara (PMN) di 2021 baru tersalurkan Rp6,2 triliun, dari alokasi sebesar Rp35,12 triliun. Sisanya, masih menunggu proses pencairan di Kementerian Keuangan.
Dia menjelaskan, PMN ini diberikan untuk 7 perusahaan BUMN. Di antaranya, ada IFG BPUI senilai Rp20 triliun, Hutama Karya sebesar Rp 6,2 triliun, Pelindo III sebnilai RP 1,2 Triliun, dan ITDC senilai Rp 470 miliar.
Kemudian, ada Kawasan Industri Wijayakusuma senilai Rp977 miliar, PAL Indonesia sebesar Rp1,28 triliun dan PLN senilai Rp5 triliun. Dana PMN yang telah cair diperuntukkan bagi Hutama Karya (HK) yang untuk mendukung pembangunan jalan tol Sumatera.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Siapa yang mendapat bantuan modal UMKM? Mereka adalah mayoritas pedagang kecil yang mendapatkan modal bantuan Rp500 per orang. Beberapa pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan antara lain adalah pedagang gorengan, nasi uduk, minuman, jajanan anak-anak dan para pemilik warung kecil di pinggir jalan.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa yang mengumumkan realisasi investasi? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi tersebut mencapai 129,0 persen dari target Renstra sebesar Rp 1.099,8 triliun.
"Sampai hari ini sudah ada Rp 6,2 triliun yang sudah cair untuk HK, yang lainnya masih dalam proses, ini terima kasih," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/8).
Selain itu, untuk tambahan PMN telah disetujui sebesar Rp 16,9 triliun yang akan disalurkan untuk dua perusahaan BUMN. Yakni, Hutama Karya sebesar Rp 9 triliun untuk dukungan tambahan dalam proyek pembangunan jalan tol. Dan Waskita Karya sebesar Rp 7,9 triliun yang akan digunakan untuk restrukturisasi serta digunakan untuk modal kerja dan investasi jalan tol.
Dengan demikian untuk penyelesaian proyek tol trans Sumatera yang dikerjakan HK adalah sebesar Rp15,2 triliun. "Tentu ini sebagian besar seperti yang sudah disampaikan juga untuk penugasan dan juga untuk restrukturisasi, ini juga sudah masuk," imbuhnya.
PMN 2022
Sementara itu, untuk PMN 2022, Erick menjelaskan, Kemenkeu baru menyetujui untuk lima perusahaan BUMN. Yakni Perumnas, PLN, Hutama Karya, Waskita Karya, dan Adhi Karya. Kelima perusahaan ini oleh Kemenkeu dimasukkan ke dalam Klaster Infrastruktur. Diketahui, ada empat klaster dalam pengelompokkan yang dilakukan oleh Kemenkeu.
"Nilainya sendiri sudah kami dapatkan seperti usulan terakhir yang kita berikan kepada Kementerian Keuangan yang waktu itu sudah dibahas di Komisi VI DPR RI," katanya.
Dalam segi penggunaannya, Perumnas akan menggunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan melanjutkan program pengadaan satu juta rumah bagi MBR. Kemudian, PLN akan menggunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa.
Lalu, HK untuk penyelesaian konstruksi 8 ruas JTTS dengan target tambahan sepanjang 162 km. Selanjutnya, Waskita Karya untuk penyelesaian ruas Tol Kayu Agung – Palembang – Betung dan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi. Dan Adhi Karya untuk penyelesaian pembangunan jalan tol Solo-Yogya-Kulonprogo dan Yogyakarta Bawean serta SPAM Karian –Serpong.
"Yang lainnya sendiri kami masih menunggu konfirmasi dari kementerian keuangan," kata Erick.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Erick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Pada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.
Baca Selengkapnya
Hingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca Selengkapnya
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mencapai target setoran dividen yang diminta pemerintah sebesar Rp90 triliun di 2025.
Baca Selengkapnya
Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca Selengkapnya
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fund atau dana gabungan.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca Selengkapnya
Erick menyampaikan target tersebut dinilai cukup besar dengan pagu anggaran 2025 yang didapat sebesar Rp277 miliar.
Baca Selengkapnya