Erick Thohir Heran Banyak Pandangan Negatif soal Penyaluran PMN untuk BUMN

Merdeka.com - Menteri BUMN, Erick Thohir mengaku heran dengan anggapan negatif terhadap penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada sejumlah BUMN. Menurutnya, pandangan itu tidak tepat, karena sebenarnya PMN digunakan untuk penugasan penyelesaian proyek negara.

Menurut Erick, banyak BUMN yang mulanya mendapat PMN, lalu kemudian melakukan aksi korporasi. Upaya ini tak lain untuk membuat perusahaan menjadi mandiri. Sehingga ke depannya tak lagi butuh suntikan uang negara.

"Lalu bagaimana persepsi soal PMN yang selama ini seakan-akan negatif, padahal 70 persen PMN itu karena penugasan yang harus kita selesaikan, dan banyak sekali sekarang aksi korporasi yang dilakukan BUMN itu tidak lain untuk mengembangkan dunianya tanpa PMN," terangnya dalam acara Jelajah BUMN untuk Indonesia 2022, Rabu (14/9).

Dengan aksi korporasi itu, nilai PMN menurutnya hanya 10 persen dari total yang didapatkan. Erick Thohir juga membandingkan dengan kontribusi BUMN selama 3 tahun terakhir yang tembus Rp1.198 triliun. Angka ini meningkat Rp 68 triliun dari 3 tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19.

"keuntungan BUMN sekarang InsyaAllah tahun ini naik lagi menjadi. Ini hal-hal yang saya rasa hasil transformasi ini ada," ujar dia.

PMN untuk Sejumlah PMN

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui PMN untuk sejumlah BUMN sebesar Rp41,32 triliun. Angka ini lebih kecil dari jumlah pengajuan yang diberikan Erick.

Menurutnya, ada selisih anggaran sebesar Rp20,81 triliun dari usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dengan alokasi pada nota keuangan yang disetujui. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9).

"Sesuai dengan usulan yang telah kami laporkan kepada Komisi VI dan kita koordinasikan kepada tentu pihak stakeholder yang lain, bahwa usulan awal itu Rp 67,82 triliun," kata Erick Thohir.

Rincian PMN

Adapun rinciannya, PMN untuk Hutama Karya pada usulan Raker sebelumnya mengusulkan Rp30 triliun ini untuk pengembangan tol Sumatera sampai Jambi. Namun, yang disetujui hanya Rp 8,90 triliun.

"Kemarin kita di info bahwa akan ada PMN senilai Rp28,90 triliun. Jadi, tidak Rp30 triliun tapi Rp28,90 triliun," ujarnya.

Lalu untuk PLN, usulan awal PMN-nya sebesar Rp10 triliun untuk program listrik masuk desa. Kemudian dalam nota keuangan, Kementerian keuangan memberikan Rp10 triliun, sama sesuai usulan.

Selanjutnya, PMN untuk In Journey, belum ada keputusan dari jumlah usulan PMN yang dibutuhkan sebanyak Rp 7,50 triliun. PMN tersebut, sebenarnya untuk pengembangan daripada 5 destinasi wisata yang ada di Bali, Labuan Bajo, Manado, NTT dan lain-lain.

"Sampai hari ini belum ada keputusan jadi masih nol," imbuhnya.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com (mdk/idr)