Erick Thohir Sebut Baru Lima BUMN Dapat Jatah PMN dari Sri Mulyani
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyebut bahwa Kementerian Keuangan baru menyetujui penyertaan modal negara (PMN) pada 2022 untuk lima BUMN dari total 12 BUMN yang diusulkan. Kelimanya adalah Hutama Karya, Waskita Karya, PLN, Perumnas, dan Adhi Karya.
"Dari pertemuan kami dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang baru disetujui adalah lima BUMN," ujar Erick Thohir dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI, Senin (30/8).
Adapun masing-masing nilai seperti usulan terakhir diberikan kepada Kementerian Keuangan adalah, Hutama Karya Rp23 triliun, Waskita Karya Rp3 triliun, PLN Rp3 triliun, Perumnas Rp1,57 triliun dan Adhi Karya Rp2 triliun.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa saja sumber kekayaan Pratama Arhan? Arhan, yang bermain dalam liga 2 Jepang, mendapatkan gaji sekitar 4 juta hingga 5 juta yen per musim.Besar gaji tersebut setara dengan kurang lebih Rp500 juta. Jika dibagi per bulan, Pratama Arhan menerima penghasilan sekitar Rp41 juta setiap bulannya. Gaji ini diterimanya secara mingguan, dengan jumlah sekitar Rp10 juta per minggu yang masuk ke rekening Arhan.
Menurut Erick, kelima BUMN tersebut oleh Kemenkeu dimasukkan ke dalam klaster infrastruktur. Sementara, untuk BUMN-BUMN lainnya, Kementerian BUMN masih menunggu konfirmasi dari Kemenkeu.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyetujui PMN tunai tahun anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp3,4 triliun menjadi PMN non tunai di 2022 untuk menjadi usulan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2022.
"Mengenai pembahasan lebih lanjut akan dilakukan pada Masa Sidang setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Paripurna," kata Ketua Komisi VI DPR RI, Bima Arya, saat membacakan kesimpulan rapat, Rabu (14/7).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum dicairkan, Sri Mulyani mengatakan anggaran PMN ketiga BUMN tersebut harus melalui tahapan pendalaman oleh Komisi XI DPR-RI.
Baca SelengkapnyaErick menyebut capaian ini tak lepas dari program Transformasi BUMN yang terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan.
Baca SelengkapnyaMerespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaKemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca SelengkapnyaErick pun meminta usulan PMN Rp13,6 triliun ini ikut dibahas oleh Komisi VI DPR RI.
Baca SelengkapnyaUsulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca SelengkapnyaErick Thohir sebagai Menteri BUMN menargetkan setoran dividen 2024 kepada negara mencapai Rp85 triliun.
Baca SelengkapnyaBanyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.
Baca SelengkapnyaHingga kuartal II-2024, pihaknya sudah menggunakan Rp119,75 miliar dari pagu anggaran Rp 284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaSebanyak 6 perusahaan BUMN karya membentuk perusahaan patungan bernama PT Karya Logistik Nusantara (KLN) untuk membangun IKN.
Baca SelengkapnyaErick menyampaikan target tersebut dinilai cukup besar dengan pagu anggaran 2025 yang didapat sebesar Rp277 miliar.
Baca SelengkapnyaPada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.
Baca Selengkapnya