ESDM merasa dibatasi dalam audit pengelolaan smelter timah
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui adanya hambatan untuk melengkapi data audit pabrik pengolahan atau smelter timah yang ada di Bangka Belitung. Padahal, Kementerian ESDM mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah setempat untuk mengaudit smelter tersebut.
"Namun, akhirnya dengan keputusan Pemda bersama Babel dan dirjen minerba ditugasi itu. Dengan surat tugas dari dirjen minerba untuk lakukan audit smelter di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau tentunya dengan batasan-batasan yang sudah disepakati," ujar Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Mochtar Husein di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (17/5).
Batasan dalam mengaudit tersebut dinilai membuat ESDM terhambat dalam melakukan audit smelter. Hal ini disebabkan karena terjadinya transisi auditor yang sebelumnya ditangani Kementerian Perindustrian.
-
Kenapa Pertamina diapresiasi oleh pemerintah? 'Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan Triwulan III 2023. Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio- rasio keuangan perusahaan.' ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan tertulis.
-
Kenapa BP Batam minta dukungan Kementerian? Pada pertemuan ini, Muhammad Rudi juga memohon dukungan Kementerian terkait untuk menggesa penyelesaian Kawasan Rempang Eco-City.
-
Apa yang dilakukan pengelola tambang? “Kami berharap kepada pihak DR selaku DPO tolong kooperatif dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, sehingga terjadi peristiwa yang menyebabkan para korban tidak ditemukan hingga kini.“
-
Dimana Kementan mengecek penggunaan pompanisasi? Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengecek penggunaan pompanisasi di area persawahan Kabupaten Subang.
-
Kenapa tambang emas ilegal diduga ada TPPU? Terkait keberadaan tambang ilegal ini, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng menduga ada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di baliknya.
-
Apa yang diapresiasi Pertamina dari pemerintah? Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM sehingga terlaksana pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama tahun 2023 sebesar Rp132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp119,31 triliun (tidak termasuk PPN).
"Pertama adalah karena kami tidak libatkan Kementerian Perindustrian akhirnya ada data-data tentang perizinan smelter yang tidak kita peroleh," kata Mochtar.
Batasan lainnya, kata Mochtar, adalah karena ESDM tidak mendapat banyak wewenang untuk masuk ke industri.
"Dengan Pemda, kita tidak bisa leluasa masuk ke industri smelter. Akhirnya kami minta data ke mereka seperti data produksi, cadangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mereka miliki. Saya juga menanyakan data transaksi timah batangan kepada Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) tidak dapat. Tidak dikasih, tidak tahu kenapa, akhirnya ini bikin terhambat," pungkas dia. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.
Baca SelengkapnyaFebrie mengatakan dari pemeriksaan itu, penyidik ingin mengetahui sejauh mana tata niaga timah ini yang dikelola.
Baca SelengkapnyaDirektur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, penyidik mendapati adanya dugaan pembiaran tambang ilegal
Baca Selengkapnyaejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan, tuduhan dugaan tersebut tidak seharusnya disebarkan tanpa dasar yang jelas.
Baca SelengkapnyaSumadi bersaksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022.
Baca SelengkapnyaAdapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.
Baca Selengkapnyaejauh ini sudah melakukan berbagai penyitaan terhadap aset perusahaan berupa 53 unit ekskavator, lima smelter, dan dua unit bulldozer.
Baca SelengkapnyaMenteri Arifin menyadari, ada banyak tantangan di sektor ESDM Indonesia. Bahkan, ada catatan sejumlah kasus hukum di sektor ini.
Baca SelengkapnyaKeduanya diduga terlibat kasus izin usaha pertambangan (IUP).
Baca SelengkapnyaSaat ini Indonesia belum memiliki UU tentang pengelolaan aset barang sitaan agar produktif.
Baca SelengkapnyaKejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca Selengkapnya