Faisal Basri: RI Akan Alami Kemunduran Jika Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK

Merdeka.com - Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah disetujui oleh Presiden dan DPR. Namun publik masih menuntut Presiden untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap UU KPK agar lembaga anti rasuah tersebut tidak dilemahkan.

Ekonom Faisal Basri mengungkapkan jika Perppu KPK tidak diterbitkan maka perekonomian RI akan terganggu. Tidak hanya ekonomi, namun kondisi Indonesia secara umum akan mengalami kemunduran.

"Kalau saya sih sudah tidak bicara ekonomi. Terancamnya peradaban. Kan rusak peradaban karena itu (korupsi)," kata dia, saat ditemui di kantor INDEF, Jakarta, Senin (30/9).

Dia mencontohkan beberapa negara yang mengalami kemunduran akibat suburnya praktik korupsi di negara tersebut. Salah satunya adalah Venezuela, Zimbabwe, Libya, dan Syiria.

"Everywhere peradabannya mundur, bahkan rusak gara-gara korupsi itu," tutupnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menyikapi hasil revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan DPR. Keputusan itu setelah UU KPK baru disahkan mendapat pro dan kontra masyarakat.

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menilai Presiden Jokowi mengalami tekanan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), namun belum memutuskan mengeluarkan Perpu. Dia menilai, soal sikap mengeluarkan Perpu atau tidak harus sesuai konstitusi.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu bilang, UU KPK belum dinomorkan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi, sudah ada tekanan untuk segera mengeluarkan Perpu.

"Ini kan apanya UU baru begitu, karena ditekan-tekan. Dia ramai kan karena ditekan-tekan," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!