Feed in tarif jadi solusi jitu kembangkan panas bumi tanah air

Merdeka.com - Para pelaku bisnis pengembangan panas bumi mendukung rencana pemerintah menerapkan skema feed in tarif dalam pembelian hasil panas bumi. Feed in tarif adalah patokan pembelian harga energi berdasarkan biaya produksi energi baru dan terbarukan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Geothermal Abadi Purnomo, skema ini dianggap sebagai solusi dari mandeknya pembangunan panas bumi di Indonesia yang terkendala soal harga beli oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Skema ini seluruh resikonya sudah dihitung sehingga penentuan tarif akan berdasarkan kapasitas terpasang.

"Jadi (feed in tarif) ini adalah jalan keluar," ujar dia dalam Diskusi Dewan Energi Nasional bertema 'Percepatan Pengembangan Panas Bumi Dalam Rangka Menunjang Target Pencapaian Bauran Energi 2025' di Bandung, Kamis (17/12).

Dengan penerapan ini, maka target 7,1 Gigawatt (GW) pada 2025 tinggal dilihat tarifnya oleh pengusaha. PLN juga harus menerima karena ini termasuk penugasan dari pemerintah.

Dia mengaku, selama ini PLN tidak bisa membeli panas bumi dengan harga baik karena ada persoalan dari mulai regulasi UU BUMN yang mengharuskan korporasi menghasilkan laba. Selain itu, lanjut dia, ada performace based dimana PLN harus melakukan sejumlah efisiensi. "Karena kalau membeli barang mahal nanti akan ada pertanyaan," kata dia.

Dia menambahkan, pemenuhan kapasitas panas bumi hingga 7,1 gigawatt bukan hal mudah karena Indonesia memiliki sejumlah kendala dibanding negara lain. Dari sisi lokasi, keberadaan titik panas bumi memiliki dukungan infrastruktur. "Pengusaha harus bangun jalan dulu, itu biayanya luar biasa," jelas dia.

Untuk itu, skema feed in tarif ini segera diberlakukan mulai 2016 bisa jadi solusi untuk pengembangan panas bumi. Dia pun meminta pemerintah harus hadir dengan memberlakukan perpres mengenai tarif ini.

"Pemerintah harus hadir dalam Perpres mengenai tarif ini, Insyaallah ini bisa mengakselerasi pengembangan panas bumi," ujarnya.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Irfan Zainuddin mengatakan, feed in tarif diberlakukan pada tahun depan bakal membuat realisasi PGE semakin terakselerasi. "Target kami di 2025, 2,3 giga watt bisa terpenuhi," kata Irfan.

Campur tangan pemerintah dalam soal tarif, lanjut dia, sangat penting untuk keberlangsungan sejumlah proyek pembangkit di Indonesia. Indonesia harus bisa melihat negara lain yang bisa memanfaatkan potensi geotermal.

"Kita tinggal lihat negara mana saja yang berhasil dalam pengembangan geothermal," pungkas dia.