Fintech Kerap Disebut Sebagai Rentenir Online, Ini Tanggapan OJK

Merdeka.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kebanjiran aduan dari pengguna financial technology (fintech). Laporannya beragam, mulai dari terjerat bunga tinggi hingga teror terhadap pihak ketiga yang berada di daftar kontak telepon genggam nasabah.

Fintech kerap disebut sebagai rentenir online lantaran mematok bunga pembayaran yang cukup tinggi kepada nasabahnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan, pihaknya hanya bisa memberikan sanksi kepada fintech yang sudah resmi terdaftar di OJK.

"Untuk yang ilegal kan mereka tidak memiliki izin dari OJK, tapi kami berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo agar aplikasi tersebut diblokir," kata Nurhaida saat ditemui di Fintech Center, Jakarta, Selasa (13/11).

Selain itu, dia menjelaskan kalau fintech bermasalah tersebut belum terdaftar di OJK penindakannya masuk ke ranah yang lain.

"Karena OJK itu kan melakukan pengawasan dan pengaturan dan ada ketentuan bagi pihak yang mau terdaftar dan dapat izin di OJK. Nah, bagi yang belum mungkin akan bisa kelihatan oleh satu wadah lain yang melakukan penertiban itu misalnya Satgas Waspada Investasi misalnya. Kita lihat ada beberapa kan yang sebetulnya memang bukan dapat izin dari OJK perusahaan tersebut, tapi kemudian ada kerugian bagi masyarakat sehingga ada Satgas Waspada Investasi yang meng-handle hal tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan, di Satgas Waspada Investasi itu sendiri sebetulnya OJK adalah anggota dari satgas dan menjadi koordinator. Sementara anggota lain ada dari Kepolisian dan instansi lainnya yang dianggap perlu untuk bisa menyelesaikan suatu hal yang sebetulnya memang bukan dalam ranah kewenangan OJK.

"Kalau sanksinya itu tentu kita lihat dari ketentuannya. Kalau tingkat sanksi di OJK tergantung pelanggaran-pelanggarannya. Tapi tingkat sanksinya di OJK macam-macam, mulai dari peringatan, dan paling terakhir itu cabut izin," ungkapnya.

Dia menjelaskan, sebetulnya besaran bunga merupakan kesepakatan awal antata fintech dengan nasabah sehingga sulit untuk diintervensi. Karena jika kedua belah pihak tidak saling setuju maka tidak akan terjadi transaksi tersebut.

"Sebetulnya memang bahwa berapa tingkat bunga yang dikenakan oleh perusahaan itu kan, karena ini sifatnya peer-to-peer mereka langsung berkontrak antara yang meminjamkan dan yang dipinjamkan, nah ini tentu kesepakatan dua pihak yang tidak bisa diintervensi OJK," jelasnya.

Saat ini, prioritas atau poin utama OJK adalah memastikan bahwa perusahaan peer-to-peer atau fintech company ini untuk mewajibkan keterbukaan informasi, disclosure, dan transparansi. "Dalam artian, kalau si peminjam transparan tentang kondisi bisnisnya, masa depan dan prospek bisnisnya ke depan, dengan keterbukaan itu maka yang meminjamkan akan bisa mengakses resiko. Nah resiko ini akan terkait dengan besarnya return yang diharapkan. Nah ini salah satu ketentuan di OJK yang mewajibkan fintech company harus memastikan bahwa peminjamnya itu melakukan keterbukaan atau transparansi," ujarnya.

Dari keterbukaan informasi tersebut, yang memberikan pinjaman dalam hal ini fintech akan menilai sendiri, kira-kira berapa tingkat resiko yang ada bagi yang bersangkutan untuk meminjamkan.

Kendati demikian, Nurhaida mengatakan saat ini OJK belum ke arah mengatur besaran bunga fintech. "Enggak (mengatur bunga fintech)," tutupnya.