Genjot elektrifikasi, Kemenkeu kaji pemecahan PLN

Merdeka.com - Kementerian Keuangan mengaku bukan pihak yang mengusulkan pemecahan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi dua perusahaan. Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan masukan awal datang oleh ekonom-ekonom daerah dari berbagai universitas.

"Dari tiap-tiap provinsi, regional itu kemudian mengusulkan salah satunya spin off dari PLN, hasil itu kemudian dimasukkan di website kami," ujarnya di Jakarta, Senin (7/4).

Dalam situs kemenkeu.go.id , muncul artikel mengenai memecah PLN ke dalam dua unit usaha. Ide itu diharapkan bisa mengatasi defisit listrik dan meningkatkan elektrifikasi yang selama ini jadi masalah di Indonesia. Jaringan listrik lebih banyak terbangun di Jawa-Bali, sementara wilayah lain tertinggal.

Secara sederhana, PLN akan dibagi dalam dua bagian. Satu perusahaan mengurus wilayah Barat Indonesia, sedangkan unit usaha lainnya fokus membangun jaringan di Indonesia Timur. Bila hendak dijalankan, pemecahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu bisa makan waktu 10 tahun.

Bila ide itu kemudian dimunculkan di situs Kemenkeu, Chatib beralasan bahwa ini salah satu cara pemerintah menyiapkan kebijakan. "Setiap policy pemerintah, karena tidak semuanya bisa dilakukan dengan kualitatif, kita selalu minta input. Salah satunya dari ekonom daerah, hasilnya ya PLN di-Spin off, tapi bisa saya jamin itu bukan posisi kemenkeu," tandasnya.

Menkeu mengingatkan bahwa bila memang akan serius menjalankan kebijakan tersebut, maka dia akan langsung menghubungi Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sampai sekarang, dia belum menghubungi koleganya.

"Kalau saya mau (PLN dipecah) saya pasti ngomong dengan Pak DI. Jadi sidang kabinet tidak terjadi di koran," kata Chatib.

Sebelumnya, ketimpangan pembangunan infrastruktur listrik dinilai menjadi penyebab tidak meratanya pembangunan di Tanah Air. Selama ini, listrik lebih banyak dialirkan ke Indonesia Barat, terutama Jawa dan Bali.

Kondisi diperparah oleh luasnya wilayah Indonesia yang harus dijangkau PLN. Akibatnya, BUMN setrum itu terlihat terbebani dan kesulitan mengurangi kesenjangan pasokan listrik antar wilayah.

"Oleh sebab itu, PLN sebaiknya di-spin off menjadi dua perusahaan terpisah di mana satu melayani kawasan Barat Indonesia dan satunya melayani Timur," Demikian isi rekomendasi kebijakan infrastruktur dikeluarkan oleh Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan yang didapat merdeka.com, Senin (31/3).

Selain itu, rekomendasi lain yang diberikan adalah mempercepat penggantian pembangkit listrik bertenaga diesel dengan sumber energi lain yang lebih murah. Dan, mengembangkan desa swadaya listrik di remote area dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di wilayah itu.

Dengan demikian, listrik dari pembangkit PLN dapat lebih difokuskan pada wilayah padat penduduk serta kawasan industri dan perdagangan.

"Ketersediaan listrik di Indonesia merupakan yang terbesar di Asean. Namun bila dikaitkan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, serta kebutuhan rumah tangga dan industri, maka jumlahnya masih jauh dari memadai untuk mendorong kegiatan investasi secara signifikan."