Hatta: Kita bangsa bodoh kalau tak bisa alihkan subsidi energi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai subsidi energi di Indonesia masih terlalu besar. Terhitung Rp 272,7 triliun anggaran negara terserap saban tahun buat menyubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas.
Kondisi ini akan merugikan pemerintah, sebab alokasi dana untuk membangun infrastruktur jadi berkurang. Kendati demikian, dia menolak saran agar pemerintah sesegera mungkin mencabut subsidi energi.
"Kita jadi bangsa yang bodoh kalau kita tidak bisa mengalihkan subsidi energi itu. tapi bertahap, enggak ujug-ujug BBM dinaikkan," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1).
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Apa yang menyebabkan kerugian negara di proyek KA Besitang-Langsa? Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
Total subsidi yang digelontorkan tahun lalu sebesar Rp 323 triliun, mayoritas terserap untuk BBM dan gas. Sebagai perbandingan, belanja infrastruktur tahun lalu lebih kecil, hanya sebesar Rp 206 triliun, meski sudah meningkat 6,7 persen dibanding 2012.
Hatta tidak merinci langkah konkret apa untuk membuat pengalihan subsidi energi itu berlangsung secara bertahap. Kendati demikian, dia memastikan bentuknya adalah memperbanyak program-program yang akan langsung dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Bukan lagi berbasis harga komoditas.
"Subsidi harus tetap diberikan kepada rakyat kita yang membutuhkan subsidi. Cuma caranya kalau subsidi diberikan dalam bentuk harga, yang menikmati belum tentu orang miskin yang membutuhkan," urainya.
Di sisi lain, Hatta mengakui bahwa konsumsi BBM di Tanah Air semakin tidak rasional, seiring pertumbuhan industri otomotif. Alhasil, upaya pengendalian pasokan jadi strategi pemerintah saat ini supaya permintaan tidak terus meningkat, yang ujung-ujungnya membuat subsidi energi membengkak.
Target pemerintah sekarang adalah menjaga supaya pembauran BBM dengan biofuel 10 persen untuk angkutan umum berlangsung efektif mulai tahun ini.
"Peningkatan konsumsi BBM baik yang disubsidi atau tidak akan meningkat 8 persen per tahun. Makanya kebijakan biodiesel harus berhasil, kalau gagal defisit migas tidak tertolong," cetusnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Subsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.
Baca SelengkapnyaProgram pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca SelengkapnyaInsentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaSeharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca Selengkapnya