Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hatta: Kita bangsa bodoh kalau tak bisa alihkan subsidi energi

Hatta: Kita bangsa bodoh kalau tak bisa alihkan subsidi energi hatta rajasa. Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menilai subsidi energi di Indonesia masih terlalu besar. Terhitung Rp 272,7 triliun anggaran negara terserap saban tahun buat menyubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas.

Kondisi ini akan merugikan pemerintah, sebab alokasi dana untuk membangun infrastruktur jadi berkurang. Kendati demikian, dia menolak saran agar pemerintah sesegera mungkin mencabut subsidi energi.

"Kita jadi bangsa yang bodoh kalau kita tidak bisa mengalihkan subsidi energi itu. tapi bertahap, enggak ujug-ujug BBM dinaikkan," ujar Hatta di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1).

Orang lain juga bertanya?

Total subsidi yang digelontorkan tahun lalu sebesar Rp 323 triliun, mayoritas terserap untuk BBM dan gas. Sebagai perbandingan, belanja infrastruktur tahun lalu lebih kecil, hanya sebesar Rp 206 triliun, meski sudah meningkat 6,7 persen dibanding 2012.

Hatta tidak merinci langkah konkret apa untuk membuat pengalihan subsidi energi itu berlangsung secara bertahap. Kendati demikian, dia memastikan bentuknya adalah memperbanyak program-program yang akan langsung dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Bukan lagi berbasis harga komoditas.

"Subsidi harus tetap diberikan kepada rakyat kita yang membutuhkan subsidi. Cuma caranya kalau subsidi diberikan dalam bentuk harga, yang menikmati belum tentu orang miskin yang membutuhkan," urainya.

Di sisi lain, Hatta mengakui bahwa konsumsi BBM di Tanah Air semakin tidak rasional, seiring pertumbuhan industri otomotif. Alhasil, upaya pengendalian pasokan jadi strategi pemerintah saat ini supaya permintaan tidak terus meningkat, yang ujung-ujungnya membuat subsidi energi membengkak.

Target pemerintah sekarang adalah menjaga supaya pembauran BBM dengan biofuel 10 persen untuk angkutan umum berlangsung efektif mulai tahun ini.

"Peningkatan konsumsi BBM baik yang disubsidi atau tidak akan meningkat 8 persen per tahun. Makanya kebijakan biodiesel harus berhasil, kalau gagal defisit migas tidak tertolong," cetusnya. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kebijakan Gas Murah untuk Industri Beratkan APBN, Benarkah?
Kebijakan Gas Murah untuk Industri Beratkan APBN, Benarkah?

Subsidi seharusnya hanya diberikan kepada kelompok afirmasi atau masyarakat tidak mampu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Blak-Blakan 5 Tahun Impor BBM Habiskan Uang Negara Rp251 Triliun
Pemerintah Blak-Blakan 5 Tahun Impor BBM Habiskan Uang Negara Rp251 Triliun

Program pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Luhut Sebut Gara-Gara Subsidi BBM, Anggaran Rp120 Triliun Tiap Tahun Menguap Jadi Asap
Anak Buah Luhut Sebut Gara-Gara Subsidi BBM, Anggaran Rp120 Triliun Tiap Tahun Menguap Jadi Asap

Pemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.

Baca Selengkapnya
Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie
Program Makan Siang Gratis Dikabarkan Bakal Pangkas Subsidi Energi, Ternyata Subsidi BBM Pernah Ditentang BJ Habibie

TKN Prabowo-Gibran menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.

Baca Selengkapnya
Anggaran Subsidi BBM Hingga LPG 3 Kg di 2025 Ditetapkan Sebesar Rp394 Triliun
Anggaran Subsidi BBM Hingga LPG 3 Kg di 2025 Ditetapkan Sebesar Rp394 Triliun

Untuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun

Baca Selengkapnya
Beri Kuliah Umum di Stanford University, Jokowi Sebut Dana Transisi Energi Bebani Negara Miskin
Beri Kuliah Umum di Stanford University, Jokowi Sebut Dana Transisi Energi Bebani Negara Miskin

Jokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.

Baca Selengkapnya
Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun
Insentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun

Insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.

Baca Selengkapnya
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan
Pensiun Dini PLTU Batubara Kerap Terhalang Pendanaan

Pemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.

Baca Selengkapnya
BBM Pertamax Disubsidi, Bakal Dinikmati Orang Kaya?
BBM Pertamax Disubsidi, Bakal Dinikmati Orang Kaya?

Seharusnya alokasi subsidi BBM ditujukan pada sektor konsumen, bukan untuk produknya.

Baca Selengkapnya
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
JK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat

Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.

Baca Selengkapnya