Impor beras diam-diam, pedagang kecewa pemerintah berdusta

Merdeka.com - Kasus pemberian izin impor beras diam-diam oleh pemerintah kepada 58 pengusaha swasta tahun lalu membuktikan pemerintah telah ingkar janji dan berdusta. Sebab selama ini pemerintah selalu mengklaim tidak mengimpor beras karena cadangan atau stok nasional cukup.

Pedagang pasar mengaku tidak pernah menyadari ada beras medium datang dari Vietnam seperti ramai diberitakan sebelumnya. Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia Ngadiran mengaku rekan-rekannya yang berjualan beras baru tahu ada impor beras justru dari media massa. Mereka selama ini memperoleh pasokan beras medium dari Badan Urusan Logistik (Bulog) atau membeli dari Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur.

"Kita lebih sering belinya ke pasar induk, importir kan memasoknya ke induk juga. Jadi kita kaget ternyata ada impor (beras medium) begini. Soalnya enggak ada yang melaporkan sebenarnya," kata Ngadiran kepada merdeka.com, Selasa (28/1).

Dia menyesalkan kejadian ini, karena pemerintah tidak transparan dalam mengelola beras. Apalagi para pedagang sempat percaya tahun lalu memang tidak ada impor beras, seperti disuarakan pemerintah pusat.

Jika praktik pemberian izin impor diam-diam ternyata kerap dilakukan, Ngadiran meyakini itulah muasal harga beli gabah petani sering anjlok di musim panen.

"Kita prihatin dan kasihan pada saudara-saudara petani. Karena ini sepenuhnya pasti yang dapat untung importir kan mereka beli dari Vietnam murah sekali," ujarnya.

Sedangkan dari segi harga, Ngadiran mengaku belum ada perubahan di beras. Kenaikan sekitar Rp 100-300 per kilo untuk jenis medium. Karena margin keuntungan beras didasarkan pada kuantitas, dia meyakini masuknya beras 19.900 ton itu belum akan mempengaruhi harga baik di pasar induk, maupun pasar-pasar lebih kecil.

"Kalau kita sementara enggak terasa ada perubahan harga. Tapi sekali lagi yang merasakan sebenarnya petani setiap kali ada impor beras," tandasnya.

Kasus ini pertama kali diungkap pedagang pasar Cipinang bernama Billy Haryanto kepada menteri-menteri yang tengah menggelar inspeksi pekan lalu. Tapi ketika itu laporannya disepelekan.

Awal pekan ini, Ditjen Bea Cukai membenarkan ada aktivitas impor untuk 19.900 ton. Kementerian Perdagangan dianggap terlibat, lantaran menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada pelaku usaha swasta untuk mendatangkan beras.

Padahal swasta cuma boleh mengimpor beras khusus berharga mahal, misalnya jenis Japonica atau beras merah. Sedangkan untuk beras biasa, impor hanya dapat dilakukan di saat darurat, misalnya puso nasional atau cuaca buruk, dan itupun hak prerogatif Bulog.