Indonesia punya aturan ketat cegah masuknya produk perikanan berbahaya
Merdeka.com - Beberapa negara seperti China, Kanada, Rusia, Vietnam, Korea, Norwegia hingga Uni Eropa merupakan mitra dagang produk perikanan asal Indonesia. Setiap negara pun memiliki kebijakan berbeda dalam menentukan menerima atau tidaknya produk perikanan dari luar negara mereka.
Demikian pula halnya dengan Indonesia, di dalam negeri menerapkan persyaratan ketat dalam upaya menangkal masuknya produk perikanan yang mutu dan kesehatannya rendah yang berpotensi membahayakan konsumen di dalam negeri.
Untuk Cina mensyaratkan UPI memiliki Sertifikat HACCP dengan minimal Grade B, menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), dan produk yang diijinkan adalah hewan akuatik hidup, rumput laut & produk turunannya.
-
Mengapa ikan tertentu harus dihindari? Meskipun ikan sering dianggap sebagai makanan sehat, beberapa jenis ikan memiliki kadar purin yang tinggi dan dapat memicu serangan asam urat.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Kenapa KKP mendorong konsumsi ikan yang berkelanjutan? Fakta yang menggembirakan harus didukung ketersediaan ikan yang bermutu secara kontinyu dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat kecukupan kebutuhan ikan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya perikanan,' ujar Budi.
-
Dimana KKP menyampaikan pentingnya konsumsi ikan yang bertanggung jawab? Menurutnya, peringatan itu tidak saja mempromosikan pentingnya mengkonsumsi ikan yang memberikan segala kebaikannya untuk kesehatan kita, namun juga bagaimana memilih produk perikanan yang bertangung jawab, seperti: dimana ikan itu ditangkap, apa alat tangkapnya, dan bagaimana cara menangkapnya.
-
Bagaimana cara memastikan keamanan susu ikan? 'Produk ini kan harus ada izin edar dari BPOM, itu akan dilihat dari hal tersebut, masukan dari ahli gizi juga ada misal proporsi gula 5 persen dari total kalori yang boleh ada dalam produk,' tegasnya.
-
Bagaimana Kemenhub cegah penolakan kapal niaga Indonesia? Arisudono menyampaikan, melalui PSC Inspection Awareness, IDSurvey ingin mengajak para pemilik kapal niaga berbendera Indonesia untuk mengedukasi awak kapal mereka agar mengetahui serta memahami peraturan terkait bersandar di dermaga negara tujuan.
Begitu pun dengan Kanada yang mewajibkan UPI mempunyai Sertifikat HACCP dengan minimal Grade B, menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), dan pengujian mutu produk dari UPI yang terdaftar (memiliki nomor registrasi) maksimal 5% dari total kuantitas produk yang diekspor. Sedangkan bagi UPI yang tidak terdaftar pengujian dilakukan terhadap 15% dari total kuantitas produk yang diekspor.
Berlanjut ke Rusia, negara ini mensyaratkan UPI memiliki Sertifikat HACCP dengan Grade A, menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), dan UPI harus terdaftar (memiliki Nomor Registrasi) per Jenis Produk sejak Tanggal 18 Januari 2012. Tak jauh berbeda juga untuk Vietnam, mereka meminta UPI memiliki Sertifikat HACCP dengan minimal Grade B, menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), dan melampirkan Appendix 3 (Daftar species tumbuhan dan satwa liar, termasuk ikan, yang dilindungi di suatu negara. (Selengkapnya di sini)
Untuk negara Korea mensyaratkan UPI memiliki Sertifikat HACCP dengan minimal Grade B, menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), dan menetapkan jadwal/periode pendaftaran Nomor Registrasi UPI 4 kali dalam setahun, yaitu minggu kedua bulan Maret, Juni, Oktober, Desember.
Lalu, Norwegia meminta UPI memiliki Sertifikat HACCP dengan Grade A dan menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC). Terakhir Uni Eropa mensyaratkan UPI memiliki Sertifikat HACCP dengan Grade A dan menyertakan Sertifikat Kesehatan Ikan (HC), Sertifikat Penangkapan (Catch Certificate), dan Supplier yang melakukan proses pengolahan (loining, crab meat miniplant) harus menerapkan HACCP dan bersertifikat dengan Grade A.
(mdk/hrs)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah yakinkan Amerika hasil perikanan Indonesia memenuhi persyaratan mutu.
Baca SelengkapnyaMakanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca SelengkapnyaKegiatan ekspor pasir laut harus melalui proses ketat.
Baca Selengkapnya42 ton pakan udang, 8 juta ekor benur, dan 400 ekor induk udang dengan total nilai ekonomi mencapai Rp. 1,66 Miliar dikirimkan.
Baca SelengkapnyaPemerintah memperketat pengawasan dan pengendalian barang asal impor.
Baca SelengkapnyaHal itu disebabkan persyaratan dari Uni Eropa yang sangat ketat terkait pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
Baca SelengkapnyaBicara pakaian bekas, Indonesia jadi tempat 'buangan' seperti Nigeria. Kok bisa?
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga telah menegaskan bahwa produk-produk yang dapat diproduksi dalam negeri sebaiknya tidak perlu diimpor.
Baca SelengkapnyaAkibat serangan penyelundup itu, lima orang petugas Bea Cukai Sumut mengalami luka bakar.
Baca SelengkapnyaSaat ini, kata Zulkifli, KPPI sedang memantau tujuh komoditas impor yang meliputi tekstil, keramik, elektronik, hingga kosmetik.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.
Baca SelengkapnyaPembatasan dilakukan karena khawatir masyarakat akan melakukan hal ini terhadap barang bawaan berlebih.
Baca Selengkapnya