Ini alasan Menko Darmin ngotot berikan suntikan modal ke BUMN

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengagendakan rapat kerja (raker) dengan pembahasan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembahasan tersebut juga menyangkut desakan anggota dewan agar pemerintah menunda pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) mengingat kondisi keuangan negara tidak terlalu baik.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan bahwa pemerintah memberikan PMN untuk BUMN agar dapat menggarap proyek infrastruktur yang sedang dijalankan.

"Jangan dilihat bahwa seberapa penting, ini bagian dari keseluruhan proyek yang sudah dirancang. Mohon mari kita dukung ini dan ini hanya bagian saja dari keseluruhan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Menko Darmin menegaskan, pemberian PMN bukan berarti BUMN tak mampu lagi mencari suntikan modal. "Tolong dimengerti, PMN bukan karena dia hopeless tidak bisa hidup," ungkap dia.

Sebagai informasi, ada empat BUMN yang berencana melakukan right issue antara lain, PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PT Krakatau Steel Tbk dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PP). Rencana tersebut merupakan bagian dari program privatisasi dan penguatan modal ke empat BUMN tersebut.

Proses right issue juga untuk mempertahankan struktur porsi pemegang saham antara pemerintah dan publik. Tercatat, WIKA akan mendapatkan PMN Rp 4 triliun, JSMR sebesar Rp 1,5 triliun, KRAS mendapatkan Rp 1,25 triliun dan PTPP sebesar Rp 2,25 triliun.

Di mana masing-masing ditargetkan memperoleh total tambahan modal sebesar WIKA Rp 6,1 triliun, JSMR Rp 1,8 triliun, KRAS Rp 1,7 triliun dan PTPP Rp 4,4 triliun.