Ini alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur listrik di Tanah Air
Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan BUMN mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia. Merealisasikan ini membutuhkan dukungan dana yang berasal dari PLN maupun pihak lain.
"Harus diakui bahwa sampai saat ini banyak terobosan teknologi maupun pengorganisasian dalam listrik pedesaan diperoleh berkat bantuan (pendanaan) organisasi-organisasi internasional," ungkap Founder and Chief Advisor of Prakasa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI), Eddie Widiono, saat mengawali pembukaan Focus Group Discussion, di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (22/5).
Eddie mengatakan, skema pembiayaan tidak dapat dijalankan dan disebarluaskan oleh jenis pendanaan yang sama. Oleh karena itu dibutuhkan pola pendanaan yang mampu mendukung berbagai terobosan untuk mendukung kelistrikan di Indonesia. "Contoh dari terobosan ini adalah proyek yang pelaksanaannya sekaligus menjawab dua tantangan utama, yaitu tantangan pemberantasan kemiskinan dan tantangan mulai pemanfaatan penduduk," imbuh dia.
-
Bagaimana PLN menarik investor di proyek kelistrikan? Dua prinsip tersebut diterapkan PLN untuk menarik minat para investor agar akses listrik untuk seluruh masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat,“ katanya.
-
Apa saja yang bisa dibiayai oleh PIP? Dana yang diberikan melalui PIP dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti: Pembelian perlengkapan sekolah Biaya transportasi Uang saku Biaya kursus tambahan. Dengan bantuan dana ini, siswa dapat lebih fokus pada belajar tanpa terbebani oleh masalah keuangan.
-
Apa target PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Apa itu PIP Kemenag? Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).
-
Apa program Kemenkop UKM untuk membantu UMKM masuk ke rantai pasok industri kendaraan listrik? Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Hanung Harimba Rachman mengatakan, ajang INABUYER merupakan peluang bagi UMKM sebagai start up, dealer, bengkel konversi, jasa swap baterai atau pengisian listrik dan rantai pasok komponen.
-
Apa yang dilakukan Jakarta Electric PLN? Jakarta Electric PLN berhasil menang dengan skor 3-2.
Eddie mengungkapkan, salah satu alternatif pembiayaan yang akan didorong adalah PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran) yang merupakan suatu skema yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur. "Menarik mendengar inisiatif pemerintah dari Bappenas yakni dengan PINA pendanaan infrastruktur non APBN yang merupakan pengembangan dari KPBU," ujarnya.
Selain itu, Eddie mengatakan model skema pembiayaan lainnya yang dapat membantu adalah melalui green bond. Di mana green bond sendiri merupakan obligasi dengan penggunaan dana hasil penerbitan untuk membiayai ataupun membiayai kembali proyek berwawasan lingkungan.
"Sebagaimana menjadi faktor penting tidak banyak perusahaan dalam memberi yang mampu menyesuaikan sekala pinjaman yang dibutuhkan dengan rating keuangan mereka. Satu terobosan untuk diperlukan untuk bisa menggunakan memanfaatkan green bond ini dalam konteks negara," jelas dia.
Meski demikian, dia mengatakan seluruh instrumen-instrumen pendanaan baru juga harus dimulai dengan kesiapan regulasi, organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. "Hal itu merupakan aspek yang terus harus kita gali agar dapat membangun kemandirian bangsa kita dalam memperoleh pendanaan dalam pembangunan infrastruktur," imbuhnya.
Sebagai informasi, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang akan menerbitkan Green Bond. Direktur Utama SMI, Emma Sri Martini mengatakan, sebagai perusahaan pembiayaan di bidang infrastruktur, pihaknya akan mengucurkan Green Bond senilai Rp 1 triliun berdenominasi Rupiah dengan penawaran umum berkelanjutan (PUB) sebesar Rp 3 triliun pada pertengahan tahun ini.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.
Baca SelengkapnyaPemerintah kembali mengkaji skema power wheeling dalam RUU EBET.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaPendanaan tersebut digunakan untuk pengembangan sejumlah infrastruktur kelistrikan hijau menuju swasembada energi nasional yang berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaSkema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.
Baca SelengkapnyaSkema ini bisa menjadi tools atau alat untuk mempercepat transisi energi.
Baca SelengkapnyaPenerapan skema tersebut membutuhkan regulasi yang tidak tumpang tindih serta menguntungkan semua pihak, termasuk PLN.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang menyusun perubahan aturan untuk dapat mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menggunakan APBN untuk menyetop operasional PLTU Batubara.
Baca SelengkapnyaSumber-sumber energi terbarukan membutuhkan pendanaan besar.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 68 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan.
Baca Selengkapnya