Ini biang kerok investasi daerah kerap mandek versi Kemendagri

Merdeka.com - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydoonyzar Moenek mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di daerah yang mandek disebabkan karena kekhawatiran investor terkait pergantian pejabat kepala daerah setiap lima tahun sekali. Pergantian iklim politik mengancam dana besar yang sudah digelontorkan.

"Biasanya setiap kepala daerah yang baru mempunyai kebijakan atau aturan sendiri soal pembangunan infrastruktur. Dalam aturan sebelumnya, proyek multi years, tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun," terangnya saat diskusi Pembangunan Infrastruktur Daerah Mandek? di Bakoel Coffe, Jakarta, Sabtu (27/2).

Guna menyelesaikan hambatan ini, pihaknya menyebut akan membuat peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Peraturan ini dibuat dari turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

"Jadi dengan adanya Permendagri ini, tidak ada lagi proyek infrastruktur yang mengikuti masa jabatan kepala daerah," papar Doony.

Donny menjelaskan, nantinya proyek infrastruktur multi years dapat terus dilanjutkan sesuai lamanya pengerjaan. Mulai 5 tahun hingga 20 tahun ke depan.

"Tapi kita amankan RPJMD selama 5 tahun ke depan hingga 20 tahun. Kita kawal komitmen yang kuat bagi kepala daerah baru bangun infrastruktur di daerah," tegasnya.

Sebelumnya, dengan pertimbangan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Maret 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.