Follow
Ini penyebab suntikan modal Rp 41 T ke 35 BUMN di 2015 tak optimal
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat realisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mencapai Rp 41,164 triliun. Pemberian modal ini diberikan kepada 35 BUMN.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian modal tersebut untuk mendukung Agenda Prioritas Nasional. Di antaranya Program Kedaulatan Pangan, program pembangunan infrastruktur dan konektivitas, program pembangunan Maritim, program Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional, dan Program Kemandirian ekonomi Nasional.
"PMN itu dibagi jadi 5 agenda. Agenda pertama sebesar Rp 8,17 triliun, agenda kedua sebesar Rp 18,5 triliun, agenda ketiga sebesar Rp 5,15 triliun, agenda keempat sebesar Rp 2,6 triliun, dan agenda kelima sebesar Rp 6,74 triliun," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (19/7).
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Mengapa Pelindo mempercepat proyek BMTH? 'Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia, sejumlah proyek penunjang wisata juga terus kami kebut salah satunya BMTH. Targetnya 2024 bisa beroperasi sehingga kunjungan Cruise akan bertambah,' ujarnya.
-
Siapa yang membentuk PMI? Kemudian pada 5 September 1945, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Buntaran, membentuk panitia yang terdiri dari Dr. R. Mochtar (ketua), Dr. Bahder Djohan (penulis), Dr. Djuhana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala (anggota).
-
Bagaimana Damri akan menggunakan PMN? Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin, mengatakan dari total PMN tersebut sebanyak Rp510 miliar akan dialokasikan untuk menyediakan 100 bus listrik perkotaan beserta infrastruktur listrik, sedangkan Rp490 miliar akan digunakan untuk meremajakan 384 bus diesel angkutan perintis.
-
Apa layanan keuangan yang BRI berikan kepada PMI? Kerjasama yang telah dimulai sejak tahun 2017 ini ke depan akan semakin diperluas, dimana Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Korea Selatan akan mendapatkan akses yang lebih lengkap atas seluruh layanan keuangan yang ditawarkan oleh BRI melalui jaringan E9pay.
Dia menambahkan, PMN Program Kedaulatan Pangan terealisasi 85,09 persen, PMN program pembangunan infrastruktur dan konektivitas terealisasi 63,84 persen, PMN program pembangunan Maritim terealisasi 16,93 persen, PMN program Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional terealisasi 60,05 persen, dan PMN Program Kemandirian ekonomi Nasional terealisasi 48,69 persen.
Belum optimalnya realisasi penyerapan PMN ini dikarenakan masih ada beberapa BUMN yang belum optimal merealisasikan penggunaan PMN. Seperti PT Pelindo IV dan PT ASDP karena keterlambatan perizinan dan pemilihan mitra strategis untuk pembangunan proyek.
PT KAI karena belum tersedianya prasarana rel kereta di jalur trans sumatera yang akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan yang rencananya akan dialihkan untuk mendukung LRT Jabodebek. Untuk PT Pelni alasannya karena masih dalam proses tender pengadaan kapal.
PT Angkasa Pura II karena keterlambatan proses pembebasan lahan. Diperkirakan di 2017 akan habis diserap. PT IKI, PT Pindad, PT DKB, PT Djakarta Lloyd, dan PT PPI karena adanya rencana perubahan penggunaan (realokasi) dana PMN yang dimintakan persetujuan RUPS.
"Ini yang jadi perhatian kami di Kemenkeu. Dan PT Antam karena masih dalam proses penunjukan pemenang tender. Dengan demikian kami akan minta Kementerian BUMN untuk melihat bagian tadi dari halaman angka yang belum terserap," imbuhnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya
Erick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.
Baca SelengkapnyaPerusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya
Banyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.
Baca Selengkapnya
Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca Selengkapnya
Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca Selengkapnya
DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca Selengkapnya
Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca Selengkapnya
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya