Ini rekomendasi putusan KPPU atas dugaan kartel Yamaha dan Honda

Merdeka.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang pembacaan kesimpulan dari kasus dugaan kartel yang dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM).

Di mana kedua perusahaan asal Jepang ini diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 cc di Indonesia.

Dalam sidang ini, Investigator KPPU memberikan 5 rekomendasi putusan untuk kasus ini. Pertama, investigator menyatakan Yamaha-Honda terbukti secara sah melanggar pasal 5 ayat 1. Kedua, menghukum Yamaha-Honda berdasarkan pasal 47 UU no.5 tahun 1999.

"Ketiga, merekomendasikan kepada majelis komisi untuk melarang terlapor 1 dan 2 (Yamaha-Honda) untuk menetapkan harga jual on the road sebagai harga referensi untuk konsumen, melainkan hanya batas on the road," kata investigator KPPU Helmi Nurjamil di kantor KPPU, Jakarta, Senin (9/1).

Keempat, merekomendasikan kepada majelis komisi untuk memberikan saran kepada pemerintah, khususnya instansi terkait untuk melarang perusahaan otomotif memberikan harga referensi kepada dealer dengan memasukkan komponen harga Bea Balik Nama (BBN) atau sejenisnya yang pada pokoknya komponen tersebut bukan merupakan tolak ukur harga dari pabrikan.

Kelima, harga BBN dan biaya tambahan lainnya yang disebut oleh negara dibayarkan atas dasar pilihan konsumen, tidak dipaksakan. Apakah akan dibayarkan sendiri atau melalui dealer.

Dia menambahkan, meski pihak Yamaha dan Honda membantah laporan dari KPPU, namun pihaknya masih menemukan berbagai pola kesamaan dari kenaikan harga Sepeda Motor Jenis Skuter Matik.

"Harusnya kedua perusahaan ini tidak menaikkan harga yang sama. Agar mereka tetap bersaing dan tidak kehilangan konsumennya," imbuh Helmi.