Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini strategi bos pajak anyar hapus potensi korupsi di DJP

Ini strategi bos pajak anyar hapus potensi korupsi di DJP Dirjen Pajak Robert Pakpahan. ©2017 Merdeka.com/Yayu Agustini Rahayu

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) yang jatuh pada 9 Desember. Peringatan tahun ini mengusung tema "Cegah Korupsi, Mulai Dari Diri Sendiri".

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengakui, bertugas mengumpulkan pajak, DJP menjadi institusi rawan praktik korupsi. "DJP adalah institusi yang paling sensitif, tinggi godaaan terhadap korupsi apabila sistem yang ada belum cukup andal mendeteksi korupsi yang dilakukan oleh pegawai," kata Robert, di Kantornya, Jakarta, Rabu (6/12).

Robert mengatakan DJP berkomitmen untuk memerangi korupsi dengan cara membangun sistem yang handal. "Kami akan membuat sistem lebih handal lagi untuk mencegah korupsi. Kami yakin mayoritas insan DJP sangat mendukung anti korupsi bekerja apa adanya, bekerja tanpa melakukan korupsi," ujarnya.

Orang lain juga bertanya?

Robert menegaskan, bersih dari praktik korupsi akan otomatis meningkatkan kinerja DJP dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan pajak. "Apabila sistem yang kami bangun cukup handal, sedianya akan bisa mengurangi kesempatan korupsi di DJP."

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen
Ganjar: Penerimaan Pajak Harusnya Diurusi Lembaga di Bawah Presiden, Bukan Dirjen

Ganjar menjelaskan strateginya untuk meningkatkan rasio pendapatan pajak.

Baca Selengkapnya
Muhammadiyah Dukung Aksi ‘Bersih-Bersih’ Kejaksaan Agung
Muhammadiyah Dukung Aksi ‘Bersih-Bersih’ Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung diingatkan agar tidak hanya mengedepankan penindakan, tapi perbaikan sistem internal.

Baca Selengkapnya
ST Burhanuddin Bersih-Bersih Kejagung: Jujur, Masih Ada Jaksa yang Nakal
ST Burhanuddin Bersih-Bersih Kejagung: Jujur, Masih Ada Jaksa yang Nakal

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia
VIDEO: Keras! Luhut Blak-blakan Korupsi Tak Mungkin Hilang dari Indonesia

Menko Luhut Binsar Panjaitan blak-blakan bahwa praktik korupsi tak mungkin bisa hilang dari Indonesia.

Baca Selengkapnya
DJP Klarifikasi Tak Pernah Bentuk Satgas Awasi Wajib Pajak Orang Kaya
DJP Klarifikasi Tak Pernah Bentuk Satgas Awasi Wajib Pajak Orang Kaya

DJP mengaku hanya membentuk komite kepatuhan wajib pajak yang bertujuan untuk mengawasi pengelolaan risiko kepatuhan.

Baca Selengkapnya
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak
Ditjen Pajak Tegaskan Tidak Ada Kebocoran Data NPWP Jokowi hingga 6 Juta Wajib Pajak

Data log access dalam 6 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP.

Baca Selengkapnya
Pesan Tegas Prabowo di Hakordia buat Penegak Hukum: Tidak Boleh Ragu Berantas Korupsi!
Pesan Tegas Prabowo di Hakordia buat Penegak Hukum: Tidak Boleh Ragu Berantas Korupsi!

Budi mengatakan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa serta dapat menghambat pembangunan

Baca Selengkapnya
Strategi Begini Bisa Diterapkan untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
Strategi Begini Bisa Diterapkan untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mengoptimalkan kepatuhan pajak dari sisi WP, pertama-tama WP perlu untuk mampu memahami peraturan dan kebijakan perpajakan.

Baca Selengkapnya
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada
KPK: Risiko Korupsi di Instansi Negara Berada di Level Waspada

Tanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Potensi Pendapatan Negara dari PPN 12 Persen Harusnya Capai Rp75 Triliun, Ditjen Pajak Putar Otak Cari Sumber Baru
Potensi Pendapatan Negara dari PPN 12 Persen Harusnya Capai Rp75 Triliun, Ditjen Pajak Putar Otak Cari Sumber Baru

Namun, proyeksi itu berubah lantaran Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk membatasi barang dan jasa yang terkena tarif PPN 12 persen.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung: Kalau Pimpinan Korupsi, Anak Buahnya Rampok
Jaksa Agung: Kalau Pimpinan Korupsi, Anak Buahnya Rampok

Burhanuddin menilai, Indonesia masuk ke dalam negara yang paling rawan korupsi.

Baca Selengkapnya