Ini strategi pemerintah perkuat keamanan laut Indonesia
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Susilo menegaskan, penanganan masalah pencurian ikan (illegal fishing) menjadi persoalan serius bagi pemerintah. Untuk itu, pihaknya akan menggandeng berbagai aspek terkait guna memperkuat keamanan kelautan Indonesia.
Kemenko Kemaritiman ingin memperkuat satgas anti illegal fishing dengan menambahkan beberapa lembaga seperti Kemenlu, Bakamla, dan Kejagung. "Ketiganya akan memperkuat satgas yang ada," kata Indroyono di Jakarta, Jumat (9/1).
Dari sisi aturan, kata Indroyono, nantinya penanganannya bakal mengacu kepada tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Perikanan, Pelayaran, dan Kepabeanan. Dia mengungkapkan, saat ini juga sedang disusun Inpres mengenai percepatan penanganan ilegal fishing.
-
Bagaimana cara warga menangkap ikan? Mereka hanya diperkenankan menangkap ikan menggunakan tangan dan jaring.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Mengapa penting konsumsi ikan laut? Ikan laut merupakan bahan pangan yang kaya akan yodium. Zat ini diperlukan oleh tubuh untuk dapat membentuk hormon tiroksin.
-
Bagaimana cara menangkap ikan mas besar? Meskipun demikian, di Virginia banyak komunitas yang sepenuhnya mendedikasikan diri pada hobi ini.
-
Bagaimana Menteri Trenggono memanfaatkan kapal ilegal? Sebaliknya, Menteri Trenggono lebih memilih memanfaatkan kapal ikan asing ilegal untuk kepentingan negara. Meski demikian, KKP akan berkolaborasi dengan kementerian terkait dalam pemanfaatan kapal ikan asing ilegal. 'Jadi nggak seperti itu, kalau bisa dimanfaatkan, ya. Tapi tentu kita koordinasi juga. Memanfaatkan ini kan termasuk barang apa, apakah barang sitaan, atau apaa, ada roll of the game yang harus kita penuhi juga,' bebernya.
-
Dimana ikan mas terbesar ditangkap? Ikan mas besar ini ditangkap oleh Jeff Graham pada 25 Juni 1986 di Danau Prince.
Bahkan, Food and Agriculture Organization (FAO) telah menetapkan code of conduct untuk perikanan lestari dan melaksanakan secara lebih detil menangani ilegal fishing. "Dengan demikian, undang-undang di dalam negeri dan regulasi internasional ini bisa memacu penanganan ilegal fishing terintegratif," ujarnya.
Dari sisi pengawasan, pihaknya ingin adanya pertukaran informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, TNI AL dan bea cukai. "Kita prioritaskan Bakamla untuk menangani ilegal fishing sekaligus melihat seperti apa kemampuan koordinasi dan operasi Bakamla. Oleh karena itu TNI AL akan segera menghibahkan 10 kapal patrolinya kepada Bakamla sebagai aset awal, dalam rangka melaksanakan kegiatan keamanan dan keselamatan laut," tegasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti mengatakan, setiap intansi yang terkait memiliki peraturan penindakan yang berbeda. "Beberapa spesifik kita lihat beberapa hal kelebihan kekurangan masing-masing peraturan yang ada dipakai beberapa lembaga," kata Susi.
Susi mencontohkan, bila terdapat kapal asing yang ditangkap tetapi sudah membuang barang bukti ikan hasil tangkapan maka itu bisa ditindak dengan Undang-Undang Kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai.
"Kita keluarkan jurus untuk menangkap. Kaya kemarin mau ditangkap tapi ragu kapal sudah membuang ikan, tadi Pak Bea Cukai bilang masukan dalam Undang-Undang Kepabeanan," terangnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo mengancam bakal menenggelamkan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal
Baca SelengkapnyaAncaman terhadap kita di indonesia juga ada ancaman teritori, ada ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap demokrasi sosial politik,
Baca SelengkapnyaGanjar menilai, langkah tegas dalam menjaga sumber daya kelautan mesti
Baca SelengkapnyaProgram ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Baca SelengkapnyaPung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca SelengkapnyaAturan ini menjadi landasan penangkapan ikan berdasarkan kebutuhan pasar.
Baca SelengkapnyaLuluk menyampaikan Indonesia berperan penting mendorong keberlanjutan ekonomi laut dan ketahanan pangan global.
Baca SelengkapnyaPara nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca SelengkapnyaPenenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca SelengkapnyaMakanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca SelengkapnyaMenteri Trenggono mengumumkan bahwa KKP akan membangun infrastruktur Ocean Big Data
Baca SelengkapnyaSebelumnya, KKP juga memperketat pengawasan di jalur udara
Baca Selengkapnya