INSA sebut Paket Kebijakan XI bisa tekan dwelling time jadi 2 hari

Merdeka.com - Indonesia National Shipowners Association (INSA) optimis permasalahan bongkar muat atau dweling time di pelabuhan Indonesia mampu diselesaikan oleh Pemerintah Jokowi-JK. Apalagi, masalah ini sudah dimasukkan pada Paket Kebijakan Jilid XI.

Seketaris Jenderal INSA, Budi Halim mengatakan, waktu bongkar muat dulunya bisa mencapai 2 minggu. Namun, dengan berbagai upaya mampu dipangkas sampai 4 hari.

"Pengaruh dwelling time dimasukan ke dalam paket kebijakan itu sangat tepat. Dulu dwelling time bisa 10-14 hari, sekarang tinggal empat hari rata-ratanya," kata Budi di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/3).

Dengan adanya sinergitas penyatuan standar kebijakan oleh 18 Kementerian dan Lembaga serta dengan sistem Indonesia Single Risk Menagement diharapkan dwelling time dapat mencapai efisiensi waktu bongkar muat hingga 2 hari yang sebelumnya ditargetkan 3,7 hari.

"Harusnya bisa 3,7 hari. Malah kalau terkoordinasi bisa 2 hari maksimumnya, tidak boleh lebih dari itu. Karena satu kapal tidak beroperasi satu hari saja kerugiannya sudah ribuan dolar," ungkap Budi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memutuskan untuk mengeluarkan sistem pengendalian resiko pelabuhan bernama Indonesia Single Risk Management yang dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi jilid XI. Sistem ini nantinya akan memangkas dwelling time atau waktu bongkar muat pelabuhan mencapai 1 hari.

Menko Darmin menjabarkan, Indonesia Single Risk Management adalah suatu kesepakatan mengenai standardisasi pemeriksaan barang di pelabuhan. Selama ini, menurutnya, 18 kementerian dan lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan barang di pelabuhan masih belum memiliki standard baku penilaian.

"Selama ini kan ada jalur hijau dan jalur merah di pelabuhan. Sehingga adanya hal ini akan memperlancar arus barang ekspor impor di pelabuhan," ujarnya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

Dia menjelaskan nantinya proses dwelling time akan menjadi sekitar 3,7 hari atau kurang. Saat ini, per April 2016, proses dwelling time tercatat berada pada posisi 4,7 hari. "Akan berkurang 1 hari dwelling time," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan jangan ada korban berikutnya dalam kasus lamanya waktu bongkar muat peti kemas di pelabuhan (dwelling time). Jokowi pernah mencopot Menko Kemaritiman sebelumnya, Indroyono Soesilo, karena dwelling time yang cukup lama.

"Jangan sampai ada lagi korban dalam kasus dwelling time, saya enggak main-main masalah ini," tegas Presiden Jokowi di dalam peresmian Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3).

Presiden Jokowi menceritakan, sebelumnya dia telah melakukan pengecekan langsung terkait izin angkut muat barang di pelabuhan. Saat itu, kata dia, diketahui izin baru keluar dalam waktu enam hingga tujuh hari.

"Padahal Singapura hanya satu hari, Malaysia dua hari. Kita enam sampai tujuh hari," beber dia.

"Mau bersaing dari mana kalau kita terus seperti itu?" keluhnya.

Pada bulan Januari lalu, Presiden Jokowi juga mengaku sudah memerintahkan agar ada evaluasi izin angkut barang tersebut. Dia ingin Indonesia memiliki sistem dwelling time yang sama dengan negara luar, sehingga akses keluar masuk barang tidak menumpuk di pelabuhan Tanjung Priok.

Di samping itu, Presiden Jokowi memastikan pada bulan depan, dwelling time akan mencapai target yang dia harapkan yaitu pada angka tiga. Dengan demikian efisiensi aktivitas di pelabuhan berjalan lancar.

"Bulan-bulan ini atau bulan depan Insya Allah sudah masuk angka tiga," tuntasnya.