Iuran BPJS dinaikkan jadi Rp 80.000, pemerintah janji ada perbaikan

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK telah menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial yang akan berlaku mulai 1 April 2016.

Melalui beleid tersebut, iuran peserta dengan manfaat pelayanan di ruang kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 30.000, kelas II dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000.

Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan, Donald Pardede mengatakan, pasca kenaikan iuran pihaknya akan memperbaiki semua persoalan teknis yang selama ini masih dianggap karut-marut di layanan kesehatan ini.

"Tapi kita sepakat ada persoalan teknis yang harus diperbaiki ke depan, penguatan layanan, SDM, profesi yang kedua keberlangsungan pendanaan, karena program ini untuk rakyat harus mendengar rakyat, oleh karena perlu diskusi lebih lanjut oleh pemerintah dan seluruh stake holder," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/3).

Dia mengklaim, program BPJS Kesehatan akan berhasil seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan pada 2014 lalu. Hal ini terlihat dari temuan masyarakat yang secara mudah dapat mengakses layanan kesehatan milik negara ini.

"JKN yang dilaunching oleh pemerintah 1 Januari 2014, kalau kita lihat secara filosofi berhasil. Artinya, banyak sekali orang mendapatkan akses. Ada banyak persoalan dengan akses begitu luas dan kemudahan, makanya pemberian layanan harus ditingkatkan," jelas dia.

Untuk itu pihaknya juga berjanji akan terus mencari solusi terbaik untuk dapat melayani masyarakat Indonesia, agar nanti program BPJS Kesehatan dapat berjalan semestinya.

"Tapi kita juga perlu dengar dari perspektif lain, dengan mereka yang mendapatkan manfaat, orang yang menderita kangker jadi berobat, itu jauh lebih banyak daripada persoalan yang dihadapi," ungkapnya.