Jalankan Bisnis Sesuai Koridor Hukum, Krakatau Steel Teken MoU dengan Kejati Banten
Merdeka.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk bersama Kejaksaan Tinggi Banten melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim dan Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Gedung Kejaksaan Tinggi Banten, Kota Serang pada Rabu (7/9/2022).
Pada acara hari ini juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Negeri Kota Cilegon yang dalam hal ini dilakukan oleh Ineke Indraswati, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cilegon bersama tiga anak perusahaan Krakatau Steel yaitu PT Krakatau Baja Konstruksi, PT Krakatau Sarana Infrastruktur, dan PT Krakatau Engineering.
"Kami menyambut baik adanya penandatanganan kerja sama ini. Tidak hanya Krakatau Steel, tapi juga bersama anak usaha Krakatau Steel Group. Ini adalah wujud komitmen kami dalam mengedepankan aspek kepatuhan dan tata kelola yang baik dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan," jelas Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Apa tujuan Pertamina menggandeng Kejaksaan? PT Pertamina Patra Niaga menandatangani Pakta Integritas dengan Kejaksaan Agung khususnya Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) untuk mengawal proses pembangunan Terminal LPG di Bima, Nusa Tenggara Barat dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
Silmy menambahkan bahwa Krakatau Steel dinamis dalam pengembangan usaha maupun aksi korporasi ke depan sehingga dukungan dari Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Negeri Kota Cilegon dalam bentuk pendampingan hukum, pendapat hukum, maupun kajian hukum dibutuhkan dalam pengelolaan perusahaan yang baik.
"Seiring dengan peningkatan kinerja melalui pengembangan usaha, kami sadar bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan terus dijaga sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tegas Silmy.
Menutup penandatanganan ini Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Banten mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dengan didasari kepatuhan pada peraturan perundangan yang berlaku.
"Semoga kerja sama ini dapat menjadi sarana dalam menjalin hubungan yang saling menumbuhkan satu sama lain baik antara Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, maupun dengan Krakatau Steel dan Group," tutup Leonard.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hermawan memandang aspek kepemimpinan berperan penting bagi BUMN dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.
Baca SelengkapnyaKerjasama ini dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.
Baca SelengkapnyaPengembangan dan pelaksanaan bisnis IDSurvey tersebut perlu berjalan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, bagi pegawai Kejati dan Kejari yang melanggar hukum, langsung ditindak tegas.
Baca SelengkapnyaKejagung harus lebih aktif mengusut kasus-kasus pertambangan.
Baca SelengkapnyaPenerapan GCG secara konsisten tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.
Baca Selengkapnya