Jelang Pemilu, BUMN jangan terseret arus politik
Merdeka.com - Memasuki tahun politik, BUMN diharapkan tetap profesional dan tidak terseret arus ke kubangan politik. Terlebih, sudah sejak lama BUMN disebut-sebut sebagai sapi perah politisi.
"Ke depan saya optimis BUMN kita akan berkembang. Di tahun politik harus kita tarik tegas antara politik dan BUMN jadi tetap kita jaga, BUMN jangan ikut-ikutan dalam politik. Itu prasyarat utama agar BUMN tetap profesional dan governance," ujar Firmanzah Staff Presiden Bidang ekonomi di sela-sela acara outlook BUMN, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/1).
BUMN harus mulai menunjukkan garis tegas pemisah dengan dunia politik. Dia mengklaim, profesionalisme dan keterbukaan di BUMN menunjukkan banyak kemajuan.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Mengapa AKHLAK penting bagi BUMN? 'AKHLAK lebih dari sebatas slogan, namun harus tertanam di keseharian secara konsisten, baik dalam pekerjaan maupun dalam lingkup yang lebih luas, dan penerapan nilai AKHLAK diharapkan dapat memfasilitasi transformasi sumber daya manusia di BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.' ujar Erick Thohir.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Apa arti Pemilu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu atau Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Kita nggak mau BUMN jadi sapi perah politik. Bahwa BUMN jadi harus dibina dan diawasi pemerintah jadi alat negara harus kita pertahankan. Kita nggak perlu lagi BUMN kita sudah transparan dan governance," jelasnya.
Disinggung soal pemberian THR perusahaan BUMN untuk politisi, Firmanzah mengelak. Dia beralibi kasus itu tidak serta merta sebagai gambaran umum wajah BUMN. Sebab, kata dia, tidak semua BUMN melakukan tindakan suap.
"Jangan generalisir wajah BUMN secara keseluruhan. Tapi saya nggak setuju itu wajah BUMN kita secara umum, banyak BUMN kita yang bagus,"tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk itu Ganjar tegas meminta agar BUMN tidak memiliki cucu usaha.
Baca Selengkapnya"TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik untuk ikut terlibat atau mendukung," pesan Yudo.
Baca SelengkapnyaGanjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca SelengkapnyaBasuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca SelengkapnyaPihaknya tidak akan segan menindak siapa saja jajaran Korps Adhyaksa yang kedapatan tidak netral.
Baca SelengkapnyaHal ini berdasarkan ST Panglima TNI Nomor : 1681/2018 dan ST Kasad Nomor : 33/2019 tentang penggunaan hak berpolitik.
Baca SelengkapnyaKPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Jamin Prajurit Netral walaupun Presiden Jokowi Berkampanye
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Baca SelengkapnyaGus Yahya menyatakan tidak dapat sembarangan mengumbar sosok pilihannya dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKalau ada komisaris BUMN yang bergabung dengan tim pemenangan harus mengundurkan diri dari jabatannya.
Baca Selengkapnya