Jika disetujui DPR, cukai plastik ditarget raup Rp 1,6 T tahun depan
Merdeka.com - Pemerintah menargetkan meraup penerimaan sebesar Rp 1,6 triliun dari cukai plastik. Pemerintah berharap pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera selesai sehingga cukai plastik bisa diterapkan tahun depan.
"Cukai plastik kita sedang menunggu waktu dari komisi XI. Jadi pemerintah sudah siapkan semua. Target penerimaan Rp 1,6 triliun," ujar Direktur Jenderal Bea dan cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12).
Heru mengatakan pertimbangan pengenaan cukai pada plastik untuk mengendalikan peredaran terkait dampak lingkungan. "Yang paling merusak itu adalah kantong plastik. Jadi ada 17 persen sampah itu dalam bentuk plastik, 67 persen dari 17 persen itu adalah kantong plastik. Itulah sehingga kita memprioritaskan kantong plastik sebagai objek cukai dalam rangka pengendalian penggunaannya," kata Heru.
-
Apa target DPR untuk tahun 2024? Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kapan DPR RI akan memeriksa RPMK? 'DPR RI akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan RPMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ke depan, pihaknya akan memeriksa setiap pasal dalam RPMK untuk memastikan kesesuaiannya dengan RUU KSN dan undang-undang lainnya,' ujar dia
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
Heru berharap penerapan cukai plastik ini dapat segera direalisasikan. "Tahapannya adalah kalau sudah mendapatkan persetujuan, kita akan membuatkan PP-nya (Peraturan Pemerintah), setelah itu jalan," ungkap Heru.
Sebelumnya, pengamat Indef, Imaduddin Abdullah mengatakan, pemerintah seperti berburu di kebun binatang dalam mengejar pajak. Apalagi dengan pengenaan cukai kemasan plastik serta minuman berpemanis atau soda.
"Pemerintah hanya seperti berburu di kebun binatang tingkatkan pendapatan pajak. Padahal dampaknya ini bisa pendapatan negara itu sendiri merosot," katanya dalam acara media gathering PT Chandra Asri Petrochemical di Anyer.
Menurutnya, jika pemerintah menerapkan cukai kemasan plastik maka bisa saja berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat. Jika demikian, perusahaan tentu saja juga akan menurunkan jumlah produksi mereka.
"Ini justru bisa menurunkan pendapatan dari PPh dan PPn yang dibayar perusahaan kepada pemerintah. Belum lagi masalah tenaga kerja," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaRUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca SelengkapnyaRapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.
Baca SelengkapnyaSaid menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.
Baca SelengkapnyaMemasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
Baca SelengkapnyaPuan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.
Baca Selengkapnya