Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jika disetujui DPR, cukai plastik ditarget raup Rp 1,6 T tahun depan

Jika disetujui DPR, cukai plastik ditarget raup Rp 1,6 T tahun depan ilustrasi kantong plastik. ©2016 Merdeka.com/Ya'cob Billiocta

Merdeka.com - Pemerintah menargetkan meraup penerimaan sebesar Rp 1,6 triliun dari cukai plastik. Pemerintah berharap pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat segera selesai sehingga cukai plastik bisa diterapkan tahun depan.

"Cukai plastik kita sedang menunggu waktu dari komisi XI. Jadi pemerintah sudah siapkan semua. Target penerimaan Rp 1,6 triliun," ujar Direktur Jenderal Bea dan cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12).

Heru mengatakan pertimbangan pengenaan cukai pada plastik untuk mengendalikan peredaran terkait dampak lingkungan. "Yang paling merusak itu adalah kantong plastik. Jadi ada 17 persen sampah itu dalam bentuk plastik, 67 persen dari 17 persen itu adalah kantong plastik. Itulah sehingga kita memprioritaskan kantong plastik sebagai objek cukai dalam rangka pengendalian penggunaannya," kata Heru.

Orang lain juga bertanya?

Heru berharap penerapan cukai plastik ini dapat segera direalisasikan. "Tahapannya adalah kalau sudah mendapatkan persetujuan, kita akan membuatkan PP-nya (Peraturan Pemerintah), setelah itu jalan," ungkap Heru.

Sebelumnya, pengamat Indef, Imaduddin Abdullah mengatakan, pemerintah seperti berburu di kebun binatang dalam mengejar pajak. Apalagi dengan pengenaan cukai kemasan plastik serta minuman berpemanis atau soda.

"Pemerintah hanya seperti berburu di kebun binatang tingkatkan pendapatan pajak. Padahal dampaknya ini bisa pendapatan negara itu sendiri merosot," katanya dalam acara media gathering PT Chandra Asri Petrochemical di Anyer.

Menurutnya, jika pemerintah menerapkan cukai kemasan plastik maka bisa saja berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat. Jika demikian, perusahaan tentu saja juga akan menurunkan jumlah produksi mereka.

"Ini justru bisa menurunkan pendapatan dari PPh dan PPn yang dibayar perusahaan kepada pemerintah. Belum lagi masalah tenaga kerja," katanya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan per 2024
Cukai Plastik dan Minuman Berpemanis Bakal Diterapkan per 2024

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Targetkan Penerimaan Cukai Minuman Berpemanis Rp3,8 Triliun di 2025
Prabowo-Gibran Targetkan Penerimaan Cukai Minuman Berpemanis Rp3,8 Triliun di 2025

Mengingat pengenaan cukai minuman berpemanis tersebut harus memperhatikan kondisi perekonomian saat ini.

Baca Selengkapnya
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset
DPR Segera Bahas Rancangan Undang Undang Perampasan Aset

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset
DPR Tantang Jokowi Buat Perppu Perampasan Aset

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas

RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.

Baca Selengkapnya
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir
Puan Sebut Peluang RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU Sebelum Masa Jabatan Presiden Jokowi Berakhir

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya
Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau
Pemerintah dan DPR Sepakat Pendapatan Negara Rp3.005 Triliun di 2025, Ditopang Penerimaan dari Ekonomi Hijau

Said menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan
Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya
VIDEO: Tajam Desy Ratnasari Berani Beri Catatan Merah saat Rapat Baleg DPR, Ini Penyebabnya

Memasuki akhir periode DPR mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Baca Selengkapnya
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode
Polemik Penyelesaian RUU Perampasan Aset, Puan: Tunggu Ganti Periode

Puan ingin DPR fokus dengan hal-hal yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum tanggal 1 Oktober mendatang.

Baca Selengkapnya